#KELOLA KEUANGAN

Kumpulan berita kelola keuangan, ditemukan 1093 berita.

DPRD bersama Pemkab Sukamara sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ...

Pemkab Barito Utara-Kejari perkuat sinergitas tata kelola keuangan daerah

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Negeri setempat memperkuat tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi keberhasilan pembangunan ...

Sembilan Kades asal Bartim siap bawa Inovasi usai belajar di UI

Sebanyak sembilan kepala desa dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, terpilih mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan II di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. ...

DPRD Kalteng Minta Pengembalian DBH Reboisasi tidak ganggu fiskal daerah

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidimeminta pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) Reboisasi sebesar Rp273,03 miliar pada APBD Perubahan 2026, tidak mengganggu kondisi fiskal daerah maupun ...

BP BUMN pastikan pengelolaan BUMN makin transparan dan akuntabel

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel, setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa ...

Jadikan kasus hukum Febrie momen audit tata kelola sawit sitaan negara

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai, penetapan mantan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka, menjadi ...

Pemkab Kotim tekankan budaya inovasi demi tingkatkan kualitas layanan publik

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menekankan pentingnya membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik ...

Fraksi AR DPRD Barut minta APBD 2025 lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat

Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten setempat Tahun Anggaran 2025 untuk ...

F-KIR DPRD Barut apresiasi WTP dan peningkatan pendapatan daerah

Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barut dorong optimalisasi PAD dan pemerataan pembangunan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya Suparjan Efendi menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten ...