Jakarta (ANTARA
News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan tetap tidak akan memberi
suntikan modal kepada PT Pos Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis.
"Terserah saja mati ya mati, hidup ya hidup. Pemerintah tidak akan memberi penyertaan modal negara (PMN) kepada Pos Indonesia," kata Dahlan, di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan bank patungan antara Bank Mandiri, Pos Indonesia dan Taspen, di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Dahlan mengakui, saat ini Pos Indonesia sedang kesulitan dalam mengembangkan bisnis karena terbentur kepada pembiayaan.
"Saya tidak mau tahu. Dirut Pos (I Ketut Mardjana) kan dibayar mahal untuk jabatannya. Jadi bagaimana caranya, ya harus memutar otak dan kreatif," kata Dahlan.
Pada kesempatan itu, mantan Direktur Utama PLN ini menjelaskan, pemerintah sudah memutuskan tidak memberikan pendanaan untuk BUMN kecuali perusahaan strategis bagi negara.
Diketahui, pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pos tahun 2013 menganggarkan sekitar Rp873 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
Sebanyak Rp580 miliar digunakan untuk investasi anak perusahaan, Rp10 miliar untuk investasi properti, untuk investasi aset tetap Rp245 miliar, dan investasi aset tak berwujud Rp37 miliar.
Awalnya untuk memenuhi capex tersebut, Pos Indonesia merencanakan melakukan penawaran saham kepada publik (IPO) pada tahun 2013, namun Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tidak mengizinkan perusahaan itu untuk "go public".
"Pos Indonesia tidak jadi IPO terima saja karena memang nasibnya sudah begitu. Tetapi saya yakin Pak Ketut banyak akal sehingga tidak putus asa dan tidak ngomel," ujar Dahlan.
Ia menambahkan, salah satu ide yang cemerlang Pos keluar dari kesulitan pembiayaan adalah kerja sama pembentukan bank patungan dengan Mandiri dan Taspen.
Aliansi ini merupakan jalan keluar bagi Pos Indonesia termasuk Taspen.
"Bagi Pos Indonesia masuk ke bisnis perbankan merupakan pemikiran yang luar biasa. Bagi Mandiri kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan, sedangkan Taspen dapat menghilangkan berbagai kendala keuangan yang dihadapi di masa lalu," kata Dahlan.
Dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia Pos Indonesia sangat memadai karena memiliki jaringan Kantor Pos di 24.000 titik layanan, 3.746 Kantor Pos On-line dan 11.835 agen pos.
Sementara itu Bank Mandiri memiliki 28.518 karyawan dengan 1.733 kantor cabang dan 7 kantor cabang/perwakilan perusahaan di luar negeri.
Layanan distribusi Mandiri dilengkapi jaringan ATM sebanyak 31.139 ATM, jaringan electronic dara capture (EDC) sebanyak 143.384 unit, serta electronic channels yang meliputi internet banking, SMS Banking dan call center.
Adapun PT Taspen memiliki peserta program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun yang jumlahnya mencapai 6.848.725 orang.
(R017)
"Terserah saja mati ya mati, hidup ya hidup. Pemerintah tidak akan memberi penyertaan modal negara (PMN) kepada Pos Indonesia," kata Dahlan, di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan bank patungan antara Bank Mandiri, Pos Indonesia dan Taspen, di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Dahlan mengakui, saat ini Pos Indonesia sedang kesulitan dalam mengembangkan bisnis karena terbentur kepada pembiayaan.
"Saya tidak mau tahu. Dirut Pos (I Ketut Mardjana) kan dibayar mahal untuk jabatannya. Jadi bagaimana caranya, ya harus memutar otak dan kreatif," kata Dahlan.
Pada kesempatan itu, mantan Direktur Utama PLN ini menjelaskan, pemerintah sudah memutuskan tidak memberikan pendanaan untuk BUMN kecuali perusahaan strategis bagi negara.
Diketahui, pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pos tahun 2013 menganggarkan sekitar Rp873 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
Sebanyak Rp580 miliar digunakan untuk investasi anak perusahaan, Rp10 miliar untuk investasi properti, untuk investasi aset tetap Rp245 miliar, dan investasi aset tak berwujud Rp37 miliar.
Awalnya untuk memenuhi capex tersebut, Pos Indonesia merencanakan melakukan penawaran saham kepada publik (IPO) pada tahun 2013, namun Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tidak mengizinkan perusahaan itu untuk "go public".
"Pos Indonesia tidak jadi IPO terima saja karena memang nasibnya sudah begitu. Tetapi saya yakin Pak Ketut banyak akal sehingga tidak putus asa dan tidak ngomel," ujar Dahlan.
Ia menambahkan, salah satu ide yang cemerlang Pos keluar dari kesulitan pembiayaan adalah kerja sama pembentukan bank patungan dengan Mandiri dan Taspen.
Aliansi ini merupakan jalan keluar bagi Pos Indonesia termasuk Taspen.
"Bagi Pos Indonesia masuk ke bisnis perbankan merupakan pemikiran yang luar biasa. Bagi Mandiri kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan, sedangkan Taspen dapat menghilangkan berbagai kendala keuangan yang dihadapi di masa lalu," kata Dahlan.
Dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia Pos Indonesia sangat memadai karena memiliki jaringan Kantor Pos di 24.000 titik layanan, 3.746 Kantor Pos On-line dan 11.835 agen pos.
Sementara itu Bank Mandiri memiliki 28.518 karyawan dengan 1.733 kantor cabang dan 7 kantor cabang/perwakilan perusahaan di luar negeri.
Layanan distribusi Mandiri dilengkapi jaringan ATM sebanyak 31.139 ATM, jaringan electronic dara capture (EDC) sebanyak 143.384 unit, serta electronic channels yang meliputi internet banking, SMS Banking dan call center.
Adapun PT Taspen memiliki peserta program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun yang jumlahnya mencapai 6.848.725 orang.
(R017)