Jakarta
(ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Edhie Prabowo
mengatakan Front Pembela Islam (FPI) telah melakukan tindakan brutal
dan tak manusiawi menyusul aksi anarkis dan sweeping FPI di Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
"Dalam pandangan saya, itu sudah keterlaluan, tidak manusiawi. Ada ormas yang lakukan seperti itu, ya tidak boleh. Masak sudah ditabrak, langsung ditarik lagi sampai meninggal. Ini bentuk kebrutalan yang memang harus dihilangkan di muka bumi ini, negara kita," kata Edhie Prabowo.
Dia meminta pemerintah berani menindak FPI. "FPI tidak boleh dibiarkan, harus diberi peringatan keras. Kalau perlu pembubaran," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, FPI sudah menyalahi aturan karena untuk melakukan sweeping, sudah ada yang berhak melakukannya, yakni polisi, tentara, Satpol PP, intel.
"Kalau FPI keberatan, laporkan, adukan kepada polisi atau aparat penegak hukum. Ada prosedurnya. Ini juga berlaku untuk semua ormas, tidak hanya FPI," katanya.
Ia berharap, kejadian di Sukorejo itu adalah yang terakhir dan tidak boleh terjadi lagi.
"Saya minta pemerintah tegas menyikapi ini. Prosedurnya jelas. Dibubarkan saja," kata Edhie.
"Dalam pandangan saya, itu sudah keterlaluan, tidak manusiawi. Ada ormas yang lakukan seperti itu, ya tidak boleh. Masak sudah ditabrak, langsung ditarik lagi sampai meninggal. Ini bentuk kebrutalan yang memang harus dihilangkan di muka bumi ini, negara kita," kata Edhie Prabowo.
Dia meminta pemerintah berani menindak FPI. "FPI tidak boleh dibiarkan, harus diberi peringatan keras. Kalau perlu pembubaran," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, FPI sudah menyalahi aturan karena untuk melakukan sweeping, sudah ada yang berhak melakukannya, yakni polisi, tentara, Satpol PP, intel.
"Kalau FPI keberatan, laporkan, adukan kepada polisi atau aparat penegak hukum. Ada prosedurnya. Ini juga berlaku untuk semua ormas, tidak hanya FPI," katanya.
Ia berharap, kejadian di Sukorejo itu adalah yang terakhir dan tidak boleh terjadi lagi.
"Saya minta pemerintah tegas menyikapi ini. Prosedurnya jelas. Dibubarkan saja," kata Edhie.