Yogyakarta (ANTARA News) - Masyarakat atau pemilih pada Pemilu 2014 perlu mengantisipasi kemungkinan ada anggota legislatif terindikasi menyandang gangguan bipolar, karena akan berpengaruh pada efektivitas kerjanya.

Hal itu dikatakan Guru Besar Bidang Psikiatri Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo Syamsul Hadi pada seminar "Meningkatkan kepedulian terhadap gangguan bipolar di Indonesia", di Yogyakarta, Selasa.

"Maka, dianjurkan agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pemimpin. Persoalan yang harus diselesaikan bangsa ini cukup besar," kata Syamsul.

Ia mengatakan gangguan bipolar merupakan gangguan yang terjadi pada otak yang menyebabkan perubahan suasana hati seseorang secara ekstrem. Dapat mempengaruhi tingkat energi, tingkat aktivitas, serta kemampuan melaksanakan pekerjaan.

Menurut dia, meskipun tidak dapat secara mutlak dideteksi, gangguan bipolar pada seseorang dapat dilihat dari perkataan yang berlebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki.

Selain dari sisi perkataan, kemungkinan gangguan bipolar pada caleg juga dapat ditelusuri dari rekam jejaknya.

"Mengobral janji, berlebihan dalam kampanye di luar kemampuannya dapat mencirikan gangguan bipolar di mana seseorang memasuki keadaan manik (sangat antusias)," katanya.

Ia mengatakan, dirinya tidak menyimpulkan caleg memiliki kemungkinan bipolar, meskipun banyak yang mencalonkan diri, padahal sebenarnya tidak mampu.

Kendati demikian, di sisi lain, penyandang gangguan bipolar juga mudah mengalami depresi. Bagi penyandang gangguan bipolar akut, dua "mood" yang bertolak belakang tersebut dapat dialami secara bergantian setiap hari.

Sehingga, menurut dia, gangguan bipolar pada kejiwaan seseorang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Bahkan, dalam situasi tertentu mudah mendorong keinginan bunuh diri ketika gagal dalam memperoleh sesuatu.(*)