Palangka Raya (Antara Kalteng) - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Palangka Raya Masa Sidang III Tahun 2014, dengan agenda pelantikan unsur pimpinan diwarnai aksi walk out oleh empat fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.
Empat Fraksi yang walk out itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi gabungan PAN-Demokrat dengan jumlah anggota yang melakukan walk out dalam rapat istimewa sebanyak 11 orang anggota dewan, di Palangka Raya, Kamis.
Alasan empat fraksi tersebut menyatakan enggan untuk mengikuti rapat paripurna tersebut disebabkan masalah penyusunan struktur alat kelengkapan dewan seperti Badan Kehormatan dan Badan Legislasi tiba-tiba berubah-ubah tidak tertulis seperti hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sementara Sigit K Yunianto.
Beta Syalendra dari Fraksi Gabungan PAN-Demokrat yang pertama kali melakukan interupsi di tengah persidangan dan menginstruksikan tiga fraksi lainnya untuk walk out dari kegiatan itu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Rusliansyah mengatakan susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD sekarang seperti ingin dikuasai oleh partai tertentu saja, tanpa mengakomodir keinginan anggota lain sehingga memunculkan aksi protes.
"Kami ini sudah banyak mengalah, pada 2 Oktober lalu rapat yang harusnya dilaksanakan pukul 09.00 Wib molor tiga jam. Ketika ditanyakan kenapa molor alasannya harus menunggu wakil ketua sementara, padahal bisa dilaksanakan sambil jalan," ucapnya.
Kemudian, lanjutnya dijadwalkan rapat kembali namun ada beberapa anggota yang tidak hadir, namun rapat tersebut menghasilkan kesepakatan susunan kompilasi alat kelengkapan dewan yang sudah ditandatangani ketua sementara.
"Lucunya ketika sudah ditandatangani, tiba-tiba untuk Baleg dan BK ada perubahan nama padahal sudah disepakati sebelumnya. Itu artinya penyusunan alat kelengkapan bukan berdasarkan musyawarah mufakat melainkan permainan," ujar Rusli.
Rusli bersama 10 anggota lain yang melakukan aksi walk out tersebut berharap, Sigit yang saat ini telah dilantik menjadi Ketua definitif DPRD Kota Palangka Raya itu bisa bijaksana dan mengakomodir keinginan semua anggotanya bukan pihak-pihak tertentu saja.
"Kalau dikatakan tidak ada interpensi dalam penyusunan alat kelengkapan dewan itu bohong, sebab saat itu ketika dilaksanakan voting untuk penentuan ketua salah satu komisi ada beberapa anggota yang diajak keluar dari kantor DPRD menemui pengurus partai besar. Kalau seandainya mau lobi cukup dikantor, bukan dibawa keluar kantor," tambah Rusli.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengungkapkan perbedaan pendapat itu di parlemen sudah biasa. Bahkan ia tidak terkejut dengan adanya walk out empat fraksi di DPRD.
Ia menjelaskan untuk alat kelengkapan dewan hampir semuanya sudah tersusun tinggal dua alat kelengkapan yang masih dalam pembahasan yaitu Baleg dan BK. Pembentukan alat kelengkapan tersebut akan segera di lakukan bisa selesai.
"Intinya mereka mau keluar itu adalah hak dan saya tidak bisa melarang, namun yang penting semua agenda harus dapat dijalankan dengan baik," demikian Sigit.
(T.BK07/B/A029/A029)
Empat Fraksi yang walk out itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi gabungan PAN-Demokrat dengan jumlah anggota yang melakukan walk out dalam rapat istimewa sebanyak 11 orang anggota dewan, di Palangka Raya, Kamis.
Alasan empat fraksi tersebut menyatakan enggan untuk mengikuti rapat paripurna tersebut disebabkan masalah penyusunan struktur alat kelengkapan dewan seperti Badan Kehormatan dan Badan Legislasi tiba-tiba berubah-ubah tidak tertulis seperti hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sementara Sigit K Yunianto.
Beta Syalendra dari Fraksi Gabungan PAN-Demokrat yang pertama kali melakukan interupsi di tengah persidangan dan menginstruksikan tiga fraksi lainnya untuk walk out dari kegiatan itu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Rusliansyah mengatakan susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD sekarang seperti ingin dikuasai oleh partai tertentu saja, tanpa mengakomodir keinginan anggota lain sehingga memunculkan aksi protes.
"Kami ini sudah banyak mengalah, pada 2 Oktober lalu rapat yang harusnya dilaksanakan pukul 09.00 Wib molor tiga jam. Ketika ditanyakan kenapa molor alasannya harus menunggu wakil ketua sementara, padahal bisa dilaksanakan sambil jalan," ucapnya.
Kemudian, lanjutnya dijadwalkan rapat kembali namun ada beberapa anggota yang tidak hadir, namun rapat tersebut menghasilkan kesepakatan susunan kompilasi alat kelengkapan dewan yang sudah ditandatangani ketua sementara.
"Lucunya ketika sudah ditandatangani, tiba-tiba untuk Baleg dan BK ada perubahan nama padahal sudah disepakati sebelumnya. Itu artinya penyusunan alat kelengkapan bukan berdasarkan musyawarah mufakat melainkan permainan," ujar Rusli.
Rusli bersama 10 anggota lain yang melakukan aksi walk out tersebut berharap, Sigit yang saat ini telah dilantik menjadi Ketua definitif DPRD Kota Palangka Raya itu bisa bijaksana dan mengakomodir keinginan semua anggotanya bukan pihak-pihak tertentu saja.
"Kalau dikatakan tidak ada interpensi dalam penyusunan alat kelengkapan dewan itu bohong, sebab saat itu ketika dilaksanakan voting untuk penentuan ketua salah satu komisi ada beberapa anggota yang diajak keluar dari kantor DPRD menemui pengurus partai besar. Kalau seandainya mau lobi cukup dikantor, bukan dibawa keluar kantor," tambah Rusli.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengungkapkan perbedaan pendapat itu di parlemen sudah biasa. Bahkan ia tidak terkejut dengan adanya walk out empat fraksi di DPRD.
Ia menjelaskan untuk alat kelengkapan dewan hampir semuanya sudah tersusun tinggal dua alat kelengkapan yang masih dalam pembahasan yaitu Baleg dan BK. Pembentukan alat kelengkapan tersebut akan segera di lakukan bisa selesai.
"Intinya mereka mau keluar itu adalah hak dan saya tidak bisa melarang, namun yang penting semua agenda harus dapat dijalankan dengan baik," demikian Sigit.
(T.BK07/B/A029/A029)