Sampit (Antara Kalteng) - Penyerapan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tahun ini cukup lambat yakni baru sekitar 41 persen.
"Kalau sesuai target, harusnya saat ini serapannya sudah 60 persen," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kotawaringin Timur Redy Setiawan saat rapat koordinasi di Sampit, Senin.
Oleh karena itu, tambahnya, pihaknya melaksanakan rapat koordinasi ini dengan menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Kotawaringin Timur untuk memberi pencerahan sehingga para kepala desa kembali bersemangat melaksanakan program pembangunan.
Hasil evaluasi, beberapa penyebab rendahnya serapan dana desa yakni banyaknya desa yang saat ini dijabat penjabat kepala desa. Dari 168 desa di 17 kecamatan, sebanyak 77 desa dipimpin penjabat kepala desa hingga pemilihan kepala desa serentak pada Maret 2017 nanti.
Kondisi ini cukup berpengaruh karena meski seorang penjabat diberi kewenangan yang sama dengan kepala desa, namun keberanian mereka dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran, tidak sama.
Banyak penjabat kepala desa yang terkendala karena tempat tinggal mereka sangat jauh dengan desa yang sementara harus mereka pimpin. Selain itu, para penjabat kepala desa itu juga masih harus menjalankan tugas rutin mereka sebagai pegawai di kecamatan.
Kendala lainnya adalah keterlambatan pertanggungjawaban oleh kepala desa terdahulu sehingga menghambat pencairan anggaran saat ini.
Namum diakui, penyebab lainnya yang cukup terasa adalah kehati-hatian atau ketakutan berlebihan para kepala desa dalam menggunakan anggaran karena khawatir akan terjerat masalah hukum.
"Mudah-mudahan saja semuanya kembali bersemangat untuk melaksanakan program. Konsekuensi kalau serapan anggaran rendah, paling tidak akan ada pengurangan dana. Itu yang kita hindari makanya kami proaktif. Masih ada waktu," jelas Redy.
Tahun lalu Kotawaringin Timur menempati urutan 27 untuk daerah dengan penyerapan dana desa terbaik se-Indonesia, dengan capaian sekitar 98 persen. Namun saat ini posisinya melorot ke urutan 200.
Tahun ini total dana desa mencapai Rp 234 miliar atau sekitar 10,27 persen dari APBD Kotawaringin Timur untuk 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit mendapat alokasi dana paling besar yakni Rp1.854.076.000, sedangkan alokasi terendah diperoleh Desa Menjalin yakni Rp1.084.901.000.
Sementara itu Bupati H Supian Hadi dalam arahannya meminta kepala desa tidak perlu takut selama yang dilakukan sesuai aturan. Jika ragu, dia meminta kepala desa berkonsultasi dengan instansi terkait seperti Inspektorat dan lainnya supaya mendapat bimbingan.
Dia berharap dana desa bisa terserap maksimal. Pemerintah pusat dan daerah menggelontor dana besar untuk desa dengan harapan pembangunan dimulai dari desa dan sesuai kebutuhan serta harapan masyarakat desa.
"Kalau sesuai target, harusnya saat ini serapannya sudah 60 persen," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kotawaringin Timur Redy Setiawan saat rapat koordinasi di Sampit, Senin.
Oleh karena itu, tambahnya, pihaknya melaksanakan rapat koordinasi ini dengan menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Kotawaringin Timur untuk memberi pencerahan sehingga para kepala desa kembali bersemangat melaksanakan program pembangunan.
Hasil evaluasi, beberapa penyebab rendahnya serapan dana desa yakni banyaknya desa yang saat ini dijabat penjabat kepala desa. Dari 168 desa di 17 kecamatan, sebanyak 77 desa dipimpin penjabat kepala desa hingga pemilihan kepala desa serentak pada Maret 2017 nanti.
Kondisi ini cukup berpengaruh karena meski seorang penjabat diberi kewenangan yang sama dengan kepala desa, namun keberanian mereka dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran, tidak sama.
Banyak penjabat kepala desa yang terkendala karena tempat tinggal mereka sangat jauh dengan desa yang sementara harus mereka pimpin. Selain itu, para penjabat kepala desa itu juga masih harus menjalankan tugas rutin mereka sebagai pegawai di kecamatan.
Kendala lainnya adalah keterlambatan pertanggungjawaban oleh kepala desa terdahulu sehingga menghambat pencairan anggaran saat ini.
Namum diakui, penyebab lainnya yang cukup terasa adalah kehati-hatian atau ketakutan berlebihan para kepala desa dalam menggunakan anggaran karena khawatir akan terjerat masalah hukum.
"Mudah-mudahan saja semuanya kembali bersemangat untuk melaksanakan program. Konsekuensi kalau serapan anggaran rendah, paling tidak akan ada pengurangan dana. Itu yang kita hindari makanya kami proaktif. Masih ada waktu," jelas Redy.
Tahun lalu Kotawaringin Timur menempati urutan 27 untuk daerah dengan penyerapan dana desa terbaik se-Indonesia, dengan capaian sekitar 98 persen. Namun saat ini posisinya melorot ke urutan 200.
Tahun ini total dana desa mencapai Rp 234 miliar atau sekitar 10,27 persen dari APBD Kotawaringin Timur untuk 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit mendapat alokasi dana paling besar yakni Rp1.854.076.000, sedangkan alokasi terendah diperoleh Desa Menjalin yakni Rp1.084.901.000.
Sementara itu Bupati H Supian Hadi dalam arahannya meminta kepala desa tidak perlu takut selama yang dilakukan sesuai aturan. Jika ragu, dia meminta kepala desa berkonsultasi dengan instansi terkait seperti Inspektorat dan lainnya supaya mendapat bimbingan.
Dia berharap dana desa bisa terserap maksimal. Pemerintah pusat dan daerah menggelontor dana besar untuk desa dengan harapan pembangunan dimulai dari desa dan sesuai kebutuhan serta harapan masyarakat desa.