Jakarta (Antara Kalteng) - Pengamat politik dari lembaga penelitian Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta, sudah jenuh dengan janji-janji dan kontrak politik yang digulirkan bakal calon kepala daerah.
"Kontrak politik langsung dengan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mendulang suara pemilih. Namun terkadang kontrak politik itu tidak efektif mendulang suara. Masyarakat semakin jenuh dan muak dengan janji," kata Pangi di Jakarta, Selasa.
Pangi memandang bakal calon kepala daerah yang tidak banyak mengumbar janji politik atau menandatangani kontrak politik justru memiliki peluang lebih besar untuk terpilih.
Dia mengatakan sudah banyak kasus kontrak politik yang ditandatangani calon kepala daerah dengan masyarakat, pada akhirnya tidak dijalankan ketika sudah terpilih.
Kontrak politik dengan masyarakat kerap dilupakan begitu saja tanpa adanya pengawasan.
"Seringkali ujung cerita dari kontrak politik tidak jelas, karena masyarakat cenderung apatis dan cuek setelah calonnya terpilih jadi kepala daerah. Dalam kampanye dan pendidikan politik, cagub kekinian itu tidak banyak janji, justru kalau banyak janji-janji, publik semakin tidak empati," nilai dia.
Pangi menuturkan, masyarakat Indonesia, khususnya di ibu kota, telah memahami bahwa penandatanganan kontrak politik kerap kali tidak lebih dari sebuah strategi magnet elektoral saja. Oleh karena itu dia menyarankan agar janji politik dikurangi oleh para calon kepala daerah.
Dia mengatakan bakal calon kepala daerah dapat meyakinkan calon pemilihnya dengan cara-cara tidak biasa yang menarik dan inovatif.
"Kontrak politik langsung dengan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mendulang suara pemilih. Namun terkadang kontrak politik itu tidak efektif mendulang suara. Masyarakat semakin jenuh dan muak dengan janji," kata Pangi di Jakarta, Selasa.
Pangi memandang bakal calon kepala daerah yang tidak banyak mengumbar janji politik atau menandatangani kontrak politik justru memiliki peluang lebih besar untuk terpilih.
Dia mengatakan sudah banyak kasus kontrak politik yang ditandatangani calon kepala daerah dengan masyarakat, pada akhirnya tidak dijalankan ketika sudah terpilih.
Kontrak politik dengan masyarakat kerap dilupakan begitu saja tanpa adanya pengawasan.
"Seringkali ujung cerita dari kontrak politik tidak jelas, karena masyarakat cenderung apatis dan cuek setelah calonnya terpilih jadi kepala daerah. Dalam kampanye dan pendidikan politik, cagub kekinian itu tidak banyak janji, justru kalau banyak janji-janji, publik semakin tidak empati," nilai dia.
Pangi menuturkan, masyarakat Indonesia, khususnya di ibu kota, telah memahami bahwa penandatanganan kontrak politik kerap kali tidak lebih dari sebuah strategi magnet elektoral saja. Oleh karena itu dia menyarankan agar janji politik dikurangi oleh para calon kepala daerah.
Dia mengatakan bakal calon kepala daerah dapat meyakinkan calon pemilihnya dengan cara-cara tidak biasa yang menarik dan inovatif.