Palangka Raya (Antara Kalteng) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melaksanakan bimbingan teknis kepada para PPK dan PPS di kota setempat terkait teknis verifikasi faktual bakal calon perseorangan dalam Pilkada 2018 mendatang.
"Bimtek ini dalam rangka meningkatkan kapasitas PPK dan PPS saat melakukan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang ikut dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya 2018 mendatang," kata Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi, Selasa.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan di aula LPMP Kalimantan Tengah ini diikuti 25 anggota PPK dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya dan 90 anggota PPS dari 30 kelurahan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.
Bimtek verifikasi faktual terhadap PPK dan PPS terkait pencalonan persorangan ini dirasa sangat penting mengingat nantinya akan ada proses verifikasi faktual.
"Selain itu juga untuk memastikan metode verifikasi faktual benar-benar dipahami anggota PPS guna memastikan dukungan masyarakat yang diberikan masyarakat untuk pasangan calon perseorangan sahih," katanya.
Apalagi, nantinya pada 25-29 November 2017 para bakal pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya akan menyerahkan berkas dukungan.
Verifikasi faktual terhadap dukungan yang diserahkan itu sendiri akan dilaksanakan oleh PPS di setiap kelurahan pada 12-25 Desember 2017.
Ketua KPU pun berharap, PPK dan PPS selaku ujung tombak selalu teliti saat melakukan verifikasi faktual karena akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan Pilkada Kota Palangka Raya Tahun 2018.
Turut memberikan materi dalam kesempatan itu ialah anggota KPU divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sastriadi terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan.
Selain itu juga anggota KPU Kota Palangka Raya Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, Harmain Ibrohim terkait Tata Kerja Penyelenggara Pemilu, khususnya berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Anggota PPK dan PPS.
"Bimtek ini dalam rangka meningkatkan kapasitas PPK dan PPS saat melakukan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang ikut dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya 2018 mendatang," kata Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi, Selasa.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan di aula LPMP Kalimantan Tengah ini diikuti 25 anggota PPK dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya dan 90 anggota PPS dari 30 kelurahan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.
Bimtek verifikasi faktual terhadap PPK dan PPS terkait pencalonan persorangan ini dirasa sangat penting mengingat nantinya akan ada proses verifikasi faktual.
"Selain itu juga untuk memastikan metode verifikasi faktual benar-benar dipahami anggota PPS guna memastikan dukungan masyarakat yang diberikan masyarakat untuk pasangan calon perseorangan sahih," katanya.
Apalagi, nantinya pada 25-29 November 2017 para bakal pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya akan menyerahkan berkas dukungan.
Verifikasi faktual terhadap dukungan yang diserahkan itu sendiri akan dilaksanakan oleh PPS di setiap kelurahan pada 12-25 Desember 2017.
Ketua KPU pun berharap, PPK dan PPS selaku ujung tombak selalu teliti saat melakukan verifikasi faktual karena akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan Pilkada Kota Palangka Raya Tahun 2018.
Turut memberikan materi dalam kesempatan itu ialah anggota KPU divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sastriadi terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan.
Selain itu juga anggota KPU Kota Palangka Raya Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, Harmain Ibrohim terkait Tata Kerja Penyelenggara Pemilu, khususnya berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Anggota PPK dan PPS.