Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ismail mengingatkan seluruh satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota fokus bekerja dan jangan sampai realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun.
"Dampak dari penumpukan realisasi anggaran diakhir tahun terkadang membuat sebagian hak masyarakat melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan," kata Ismail usai memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) di Palangka Raya, Rabu.
Menurut Ismail, penyebab utama rendahnya realisasi penyerapan anggaran karena kurang matangnya persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Ini hampir terjadi tiap tahun, dan kita sering alami yang seperti itu. Saya berharap itu jangan sampai terjadi," tambahnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah penyerapan anggaran, mulai dari percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, dan persiapan pengadaan barang dan jasa dilakukan secepat mungkin dengan mempercepat proses lelang.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng telah membuat target penyerapan anggaran, yakni triwulan pertama minimal 20 persen, triwulan dua 50 persen, triwulan tiga 85 persen dan triwulan empat 100 persen yang harus terlaksana di bulan November tahun anggaran berjalan.
"SOPD khusus di 11 Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018, saya tetap fokus bekerja dan jangan sampai terganggu realisasi anggaran sesuai target yang telah ditentukan," kata Ismail.
Pria yang pernah menjadi Anggota DPD RI periode 2014-2015 ini kembali meminta agar semua pihak tetap fokus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Apalagi anggaran terbesar ada di kabupaten dan kota dengan total APBD sekitar Rp17,1 trliun lebih, atau jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi yang hanya Rp4,6 triliun.
"Jadi ini tolong dilihat, berapa serapan yang ada sekarang. Kalau masih kurang dari target, tolong digenjot supaya mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah," demikian Ismail.
"Dampak dari penumpukan realisasi anggaran diakhir tahun terkadang membuat sebagian hak masyarakat melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan," kata Ismail usai memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) di Palangka Raya, Rabu.
Menurut Ismail, penyebab utama rendahnya realisasi penyerapan anggaran karena kurang matangnya persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Ini hampir terjadi tiap tahun, dan kita sering alami yang seperti itu. Saya berharap itu jangan sampai terjadi," tambahnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah penyerapan anggaran, mulai dari percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, dan persiapan pengadaan barang dan jasa dilakukan secepat mungkin dengan mempercepat proses lelang.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng telah membuat target penyerapan anggaran, yakni triwulan pertama minimal 20 persen, triwulan dua 50 persen, triwulan tiga 85 persen dan triwulan empat 100 persen yang harus terlaksana di bulan November tahun anggaran berjalan.
"SOPD khusus di 11 Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018, saya tetap fokus bekerja dan jangan sampai terganggu realisasi anggaran sesuai target yang telah ditentukan," kata Ismail.
Pria yang pernah menjadi Anggota DPD RI periode 2014-2015 ini kembali meminta agar semua pihak tetap fokus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Apalagi anggaran terbesar ada di kabupaten dan kota dengan total APBD sekitar Rp17,1 trliun lebih, atau jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi yang hanya Rp4,6 triliun.
"Jadi ini tolong dilihat, berapa serapan yang ada sekarang. Kalau masih kurang dari target, tolong digenjot supaya mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah," demikian Ismail.