Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah siap menjadi tempat mediasi dugaan penyerobotan lahan warga Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat oleh PT Indopenta Sejahtera Abadi (ISA).
"Kita siap menjadi tempat mediasi masyarakat Desa Telang Baru," kata Ketua DPRD Bartim, Broelalano kepada antarakalteng.com dikediamannya, Selasa.
Politisi PDIP itu menegaskan, secara kelembagaan DPRD adalah wakil rakyat yang dalam arti kata lain adalah perpanjangan tangan warga masyarakat.
Ia juga mengharapkan masyarakat yang memiliki permasalahan dengan korporasi atau perusahaan bisa menyampaikan ke DPRD Bartim, sebagai wadah kordinasi maupun mencari solusi.
Untuk tahapan awal, Broelalano meminta warga Telang Baru menyampaikan surat permasalahannya secara resmi dengan dilengkapi bukti yang dimiliki.
"Setelah surat tersebut diterima, kita akan tindaklanjuti secepatnya," ucap pria yang juga ketua DPC PDIP Bartim itu.
Tindaklanjut yang dilaksanakan yakni hearing atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mempertemukan kedua belah pihak.
"Kita tidak akan berpihak kepada masyarakat maupun perusahaan, tapi DPRD ingin ada solusi yang terbaik antara masyarakat dan pihak perusahaan," katanya.
Dalam arti lain, pihak investor bisa berusaha mengembangkan usahanya dengan aman dan nyaman.
Sedangkan masyarakat juga bisa tentram dan sejahtera dengan adanya kehadiran pihak investor masuk ke wilayah desa tersebut.
"Kita siap menjadi tempat mediasi masyarakat Desa Telang Baru," kata Ketua DPRD Bartim, Broelalano kepada antarakalteng.com dikediamannya, Selasa.
Politisi PDIP itu menegaskan, secara kelembagaan DPRD adalah wakil rakyat yang dalam arti kata lain adalah perpanjangan tangan warga masyarakat.
Ia juga mengharapkan masyarakat yang memiliki permasalahan dengan korporasi atau perusahaan bisa menyampaikan ke DPRD Bartim, sebagai wadah kordinasi maupun mencari solusi.
Untuk tahapan awal, Broelalano meminta warga Telang Baru menyampaikan surat permasalahannya secara resmi dengan dilengkapi bukti yang dimiliki.
"Setelah surat tersebut diterima, kita akan tindaklanjuti secepatnya," ucap pria yang juga ketua DPC PDIP Bartim itu.
Tindaklanjut yang dilaksanakan yakni hearing atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mempertemukan kedua belah pihak.
"Kita tidak akan berpihak kepada masyarakat maupun perusahaan, tapi DPRD ingin ada solusi yang terbaik antara masyarakat dan pihak perusahaan," katanya.
Dalam arti lain, pihak investor bisa berusaha mengembangkan usahanya dengan aman dan nyaman.
Sedangkan masyarakat juga bisa tentram dan sejahtera dengan adanya kehadiran pihak investor masuk ke wilayah desa tersebut.