Soroti kelangkaan solar, Pemkab Bartim pantau ketersediaan BBM

Senin, 20 April 2026 16:43 WIB

Tim Gabungan Pemkab Bartim saat memantau salah satu SPBU di kabupaten setempat, Senin (20/4/2026). ANTARA/HO-MMC Bartim.

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, melalui tim gabungan yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri dan lainnya, melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P Lelo di Tamiang Layang, Senin, mengatakan hasil pemantauan di SPBU Longkang menunjukkan harga BBM masih mengacu pada ketentuan resmi, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter.

"Namun, terjadi lonjakan signifikan pada Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 per liter. Sementara itu, Bio Solar dilaporkan tidak tersedia," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim gabungan Pemkab Bartim, seluruh SPBU di kabupaten setempat, setiap hari mengajukan permintaan BBM ke Depo Banjarmasin. Namun, permintaan tersebut masih diberikan dalam jumlah terbatas, bahkan untuk Bio Solar saat ini kosong.

Ari Panan mengatakan, tim gabungan juga menemukan perbedaan harga yang cukup tinggi di tingkat eceran. Di mana, salah satu kios di Desa Matabu menjual Pertalite per liter Rp14.000, Pertamax Rp16.000 per liter. Sedangkan di Pom Mini Tiga Putri, Pertalite dijual Rp13.500 per liter dan Pertamax Rp15.500 per liter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pembelian dari pelansir yang berkisar Rp12.500 hingga Rp14.500 per liter.

"Untuk mengendalikan distribusi, pelansir BBM dari wilayah Bartim dan Kalimantan Selatan, dibatasi maksimal 20 liter per hari, serta tidak diperbolehkan menggunakan jerigen," beber dia.

Baca juga: Hari Kesadaran Nasional perkuat transformasi kerja ASN di Bartim

Selain itu, jika masih terdapat sisa stok, SPBU Longkang akan melakukan penjualan tambahan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB. Untuk itu, Pemkab mengimbau pengelola SPBU mengatur antrean dengan baik, guna menghindari potensi keributan di tengah masyarakat. Termasuk transparansi informasi terkait ketersediaan BBM dinilai penting, terutama saat stok mulai menipis.

"Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM atau memainkan harga. Ini akan merugikan masyarakat," ujar Asisten I Setda Bartim ini.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bartim berencana menerbitkan surat edaran atau imbauan resmi terkait pengaturan distribusi dan penjualan BBM. Sementara itu, usulan penambahan kuota BBM untuk Bartim yang sebelumnya diajukan ke Depo Banjarmasin hingga kini masih menunggu tanggapan.
(*Kontributor lepas

Baca juga: Hindu di Bartim diajak jadikan Vasudhaiva Kutumbakam landasan hidup sehari-hari

Baca juga: Mediasi sengketa jalan jauling di Bartim sepakati peninjauan lapangan

Baca juga: Bupati Bartim: Terapkan pola kerja fleksibel dan efisien saat WFH