Muara Teweh (Antaranews Kalteng)- Pemerintah Kabupaten Barito Utara, optimis realisasi retribusi jasa tambat kapal tongkang yang masuk dalam salah satu sektor penyumbang pendapatan asli derah setempat sampai akhir 2018 tembus sebesar Rp3,5 miliar.
"Realisasi retribusi pelayanan pelabuhan ini sampai September 2018 sudah mencapai Rp3 miliar lebih, dengan sisa waktu masih tersisa kami optimis akan tercapai Rp3,5 miliar, apabila kondisi debit air Sungai Barito mendukung," kata Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Barito Utara (Barut) Mihrab Buanapati di Muara Teweh, Selasa.
Menurut Buanapati, pada awal tahun ini pihaknya memasang target penerimaan retribusi ini sebesar Rp1,7 miliar, kemudian dinaikan menjadi Rp3 miliar dan kini sudah melebihi dari target tersebut.
Tingginya perolehan PAD ini, setelah adanya perubahan Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2017. Semula untuk retribusi jasa tambat tongkang batubara ini hanya Rp200.000 dan Rp250.000.
"Retribusi ini setelah adanya perubahan sesuai Perbup itu jasa Rp200 ribu dinaikan untuk kapasitas muat 4 ribu metrix ton menjadi Rp2 juta dan yang Rp250.000 menjadi Rp2,5 juta untuk tongkang batubara kafasitas ribu metrix ton keatas," ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa dalam perubahan Perda melalui Perbub ini juga telah dilakukan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan dan PAD yang dihasilkan ini, sebagai bentuk partisipasi perusahaan untuk daerah dalam rangkan meningkatkan PAD.
Meski dari sisi target telah terlampaui namun bukan berarti dalam pencapaian PAD ini tanpa ada kendala. Kendala yang dialami Dishub bidang PSP diantaranya terkait masalah sarana dan prasarana untuk pihaknya mengejar PAD ini.
Kendala yang dihadapi saat ini seperti kurangnya unit armada mobil oprasional untuk pihaknya mendatangi lokasi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan muat batubara ke tongkang. Kemudian untuk pelayanan yang mereka berikan di lokasi tambat, belum terpasang rambu.
"Mudah-mudahan terkait kendala ini, kita mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan kedepannya pelayanan semakin baik," ujarnya.
"Realisasi retribusi pelayanan pelabuhan ini sampai September 2018 sudah mencapai Rp3 miliar lebih, dengan sisa waktu masih tersisa kami optimis akan tercapai Rp3,5 miliar, apabila kondisi debit air Sungai Barito mendukung," kata Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Barito Utara (Barut) Mihrab Buanapati di Muara Teweh, Selasa.
Menurut Buanapati, pada awal tahun ini pihaknya memasang target penerimaan retribusi ini sebesar Rp1,7 miliar, kemudian dinaikan menjadi Rp3 miliar dan kini sudah melebihi dari target tersebut.
Tingginya perolehan PAD ini, setelah adanya perubahan Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2017. Semula untuk retribusi jasa tambat tongkang batubara ini hanya Rp200.000 dan Rp250.000.
"Retribusi ini setelah adanya perubahan sesuai Perbup itu jasa Rp200 ribu dinaikan untuk kapasitas muat 4 ribu metrix ton menjadi Rp2 juta dan yang Rp250.000 menjadi Rp2,5 juta untuk tongkang batubara kafasitas ribu metrix ton keatas," ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa dalam perubahan Perda melalui Perbub ini juga telah dilakukan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan dan PAD yang dihasilkan ini, sebagai bentuk partisipasi perusahaan untuk daerah dalam rangkan meningkatkan PAD.
Meski dari sisi target telah terlampaui namun bukan berarti dalam pencapaian PAD ini tanpa ada kendala. Kendala yang dialami Dishub bidang PSP diantaranya terkait masalah sarana dan prasarana untuk pihaknya mengejar PAD ini.
Kendala yang dihadapi saat ini seperti kurangnya unit armada mobil oprasional untuk pihaknya mendatangi lokasi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan muat batubara ke tongkang. Kemudian untuk pelayanan yang mereka berikan di lokasi tambat, belum terpasang rambu.
"Mudah-mudahan terkait kendala ini, kita mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan kedepannya pelayanan semakin baik," ujarnya.