Palangka Raya (Antaranews Kalteng)- Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD setempat menerima Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Semester II 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalmantan Tengah di Palangka Raya, Jumat.
Wakil Bupati Sugianto Panala Putra atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Ketua DPRD Set Enus Y Mebas menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Rusdana mengatakan masih ada ditemukan beberapa permasalahan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun hal hal lainnya. ada tiga hal yang perlu dibenahi yaitu pertama tentang manajemen aset, kedua tentang pengelolaan dana desa dan pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Dari hasil audit kinerja tersebut yang menjadi penekanan adalah perlu adanya verifikasi data peserta didik yang di input ke aplikasi dapodik oleh sekolah dan dinas pendidikan sehingga perhitungan dana Bos pusat, Bosda dan pip lebih akurat, perlu adanya perhitungan kebutuhan pendanaan pendidikan yang layak di sekolah.
"Selain itu perlu adanya reward dan punisment kepada sekolah dalam hal pelaporan dana bos dan pengelolaan dapodik, karena berdampak pada penilaian kinerja kepala dinas pendidikan maupun kinerja kepala sekolah," kata Ade.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Masdulhaq yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah satu satunya sebagai sampel Audit Kinerja di Provinsi Kalteng. Sedangkan untuk seluruh Indonesia ada 57 Kabupaten / kota di tunjuk menjadi sampel tahun ini.
Tujuan Audit Kinerja ini adalah untuk perbaikan pengelolaan pendanaan pendidikan untuk sekolah dan peserta didik.Bagi kepala sekolah yg memiliki peningkatan kinerja maka akan dikucurkan dana Bos kinerja dari Kemendikbud RI, terhitung mulai 2019 nanti yang akan datang.
"Diharapkan dari jumlah 171 kepala Sekolah SDN/ Swasta dan 41 Kepala Sekolah SMPN/swasta agar berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di sekolahnya masing masing," ujar Masdulhaq.
Kegiatan tersebut hadiri oleh Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD Murung Raya , Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan, Bupati dan Ketua DPRD Pulang Pisau, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Barito Utara, Kadis Pendidikan dan Inspektur Kalteng.
Wakil Bupati Sugianto Panala Putra atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Ketua DPRD Set Enus Y Mebas menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Rusdana mengatakan masih ada ditemukan beberapa permasalahan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun hal hal lainnya. ada tiga hal yang perlu dibenahi yaitu pertama tentang manajemen aset, kedua tentang pengelolaan dana desa dan pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Dari hasil audit kinerja tersebut yang menjadi penekanan adalah perlu adanya verifikasi data peserta didik yang di input ke aplikasi dapodik oleh sekolah dan dinas pendidikan sehingga perhitungan dana Bos pusat, Bosda dan pip lebih akurat, perlu adanya perhitungan kebutuhan pendanaan pendidikan yang layak di sekolah.
"Selain itu perlu adanya reward dan punisment kepada sekolah dalam hal pelaporan dana bos dan pengelolaan dapodik, karena berdampak pada penilaian kinerja kepala dinas pendidikan maupun kinerja kepala sekolah," kata Ade.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Masdulhaq yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah satu satunya sebagai sampel Audit Kinerja di Provinsi Kalteng. Sedangkan untuk seluruh Indonesia ada 57 Kabupaten / kota di tunjuk menjadi sampel tahun ini.
Tujuan Audit Kinerja ini adalah untuk perbaikan pengelolaan pendanaan pendidikan untuk sekolah dan peserta didik.Bagi kepala sekolah yg memiliki peningkatan kinerja maka akan dikucurkan dana Bos kinerja dari Kemendikbud RI, terhitung mulai 2019 nanti yang akan datang.
"Diharapkan dari jumlah 171 kepala Sekolah SDN/ Swasta dan 41 Kepala Sekolah SMPN/swasta agar berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di sekolahnya masing masing," ujar Masdulhaq.
Kegiatan tersebut hadiri oleh Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD Murung Raya , Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan, Bupati dan Ketua DPRD Pulang Pisau, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Barito Utara, Kadis Pendidikan dan Inspektur Kalteng.