Sampit (Antaranews Kalteng) - Sekitar 70 petani perkabunan kalapa sawit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar unjuk rasa damai ke gedung DPRD setempat guna meminta perlindungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait anjloknya harga jual buah sawit di tingkat petani.
Penanggung jawab aksi petani sawit Gahara, dalam orasinya mengatakan, selain meminta perlindungan presiden, para petani sawit Kotawaringin Timur juga menolak kampanye hitam salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri yang ada di Indonesia yang menuding perkebunan sawit di Indonesia dibangun dengan cara tidak ramah atau merusak lingkungan.
Akibat kampanye hitam tersebut, petani sawit juga terkena imbasnya. Harga jual tandan buah sawit (TBS) di tingkat petani menjadi anjlok.
"Kami sangat tidak terima dengan kampanye yang dilakukan LSM luar negeri tersebut yang menuding perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, dibangun dengan merusak lingkungan," tambahnya.
Menurut Gahara, tudingan LSM luar negeri yang ada di Indonesia sangat tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena tidak dilakukan kajian secara langsung ke daerah penghasil kelapa sawit, salah satu contohnya adalah Kalimantan Tengah dan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Mungkin memang benar sebagian kebun sawit tersebut ada yang merusak lingkungan, namun tidak semuanya dibangun dengan cara merusak lingkungan. Bahkan sebagian besar kebun masyarakat tersebut didangun dengan ramah lingkungan dan berdasarkan aturan, jadi jangan disamaratakan," tegasnya.
Aksi damai para petani sawit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut berlangsung aman, damai dan terkendali di bawah kawalan aparat kepolisian.
"Ini adalah cara kami dalam menyampaikan aspirasi dan harapan kami agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah, provinsi Kalteng dan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden RI," ucapnya.
Selain menolak kampanye hitam, para petani sawit Kotawaringin Timur juga menuntut kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar segera mengambil tindakan serta kebijakan terkait anjloknya harga sawit di tingkat petani tersebut.
"Kami petani sawit Kotawaringin Timur berharap bupati, gubernur dan presiden RI untuk memberikan perlindungan kepada seluruh petani sawit yang ada di Indonesia, karena kami menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut," ungkapnya.
Pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur H Supriadi. Perwakilan pengunjuk rasa dibawa masuk ke gedung DPRD untuk rapat dengar pendapat.
Rapat dengar pendapat berlangsung cukup lama, namun damai. DPRD Kotawaringin Timur merekomendasikan beberapa poin, yakni mendesak pemerintah daerah untuk secepatnya merespons anjloknya harga jual sawit di tingkat petani.
Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng mengevaluasi harga tandan buah segar sawit. DPRD juga meminta kepada pemerintah daerah dan provinsi Kalteng menolak kampaye hitam yang dilakukan salah satu LSM luar negeri.
Selanjutnya DPRD juga berjanji akan memfasilitasi eksekutif, koperasi, LSM dan petani sawit berkoordinasi dengan pihak kemeterian dan DPR RI menyikapi kampaye hitam yang dilakukan salah satu LSM luar negeri tersebut.
Petani sawit Kotim berunjuk rasa minta bantuan Presiden Jokowi
Petani sawit berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kotim menyampaikan keluhan dan harapan agar pemerintah daerah dan presiden mencarikan solusi anjloknya harga sawit, Kamis (20/12/2018). (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)
Petani sawit berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kotim menyampaikan keluhan dan harapan agar pemerintah daerah dan presiden mencarikan solusi anjloknya harga sawit, Kamis (20/12/2018). (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)