Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, meminta jadwal khusus untuk menggelar seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) karena terkendala melaksanakannya saat seleksi serentak pekan lalu.
"Sudah kami buat surat ke Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kita minta jadwal khusus untuk seleksi di Kotawaringin Timur. Mudah-mudahan disetujui karena biayanya ditanggung pemerintah daerah. Ini berbeda dengan seleksi CPNS yang penggajiannya oleh pusat melalui dana alokasi umum," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Selasa.
Kotawaringin Timur mendapat alokasi penerimaan P3K sebanyak 101 formasi. Namun formasi itu khusus untuk honorer kategori 2 atau K2 guru dan penyuluh pertanian.
Saat itu ada masalah teknis yang menjadi perhatian yaitu sumber pendanaan gaji P3K yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah sehingga perlu dibahas. Selain itu, pelaksanaan seleksi bukan oleh Badan Kepegawaian Negara, melainkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sistem seperti yang digunakan dalam ujian nasional berbasis komputer atau UNBK.
Pemerintah daerah juga membutuhkan waktu untuk menyusun formasi, kualifikasi pendidikan dan lokasi penempatan masing-masing formasi P3K tersebut. Namun ternyata, pemerintah pusat tetap menjalankan tahapan seleksi P3K serentak.
Semua peserta yang ingin mengikuti seleksi P3K yang sudah mendaftar itu harus segera mengumpulkan berkas. Namun saat itu, tidak semua peserta bisa memenuhinya karena para eks honorer K2 umumnya bertugas di kawasan hulu atau pelosok.
Berkas itu penting untuk verifikasi karena harus membandingkan berkas faktual dengan data yang diisi peserta dalam aplikasi. Waktunya sangat singkat hingga akhirnya tidak memungkinkan bagi peserta.
"Yang mendaftar baru 45 orang, kasihan juga yang lain ketinggalan karena mereka punya hak. Sementara mereka ketinggalan itu bukan salah mereka, tetapi karena informasi yang lambat disampaikan," jelas Alang.
Terkait data tersebut, Badan Kepegawaian Daerah juga sangat hati-hati karena khawatir akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi di daerah lain. Akhirnya, Kotawaringin Timur tidak ikut melaksanakan seleksi P3K yang seharusnya digelar serentak pada Sabtu dan Minggu akhir pekan tadi.
Jumlah honorer K2 yang tersisa di Kotawaringin Timur sebanyak 144 orang, terdiri dari bidang guru sebanyak 74 orang, penyuluh pertanian 16 orang dan sisanya adalah tenaga teknis di satuan organisasi perangkat daerah.
Alang menegaskan, tim anggaran sudah menyetujui usulan rencana pembiayaan gaji P3K yang akan direkrut tersebut dengan mengalokasikannya pada APBD Perubahan 2019. Jika sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat maka seleksi P3K tersebut bisa segera dilaksanakan.
"Sudah kami buat surat ke Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kita minta jadwal khusus untuk seleksi di Kotawaringin Timur. Mudah-mudahan disetujui karena biayanya ditanggung pemerintah daerah. Ini berbeda dengan seleksi CPNS yang penggajiannya oleh pusat melalui dana alokasi umum," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Selasa.
Kotawaringin Timur mendapat alokasi penerimaan P3K sebanyak 101 formasi. Namun formasi itu khusus untuk honorer kategori 2 atau K2 guru dan penyuluh pertanian.
Saat itu ada masalah teknis yang menjadi perhatian yaitu sumber pendanaan gaji P3K yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah sehingga perlu dibahas. Selain itu, pelaksanaan seleksi bukan oleh Badan Kepegawaian Negara, melainkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sistem seperti yang digunakan dalam ujian nasional berbasis komputer atau UNBK.
Pemerintah daerah juga membutuhkan waktu untuk menyusun formasi, kualifikasi pendidikan dan lokasi penempatan masing-masing formasi P3K tersebut. Namun ternyata, pemerintah pusat tetap menjalankan tahapan seleksi P3K serentak.
Semua peserta yang ingin mengikuti seleksi P3K yang sudah mendaftar itu harus segera mengumpulkan berkas. Namun saat itu, tidak semua peserta bisa memenuhinya karena para eks honorer K2 umumnya bertugas di kawasan hulu atau pelosok.
Berkas itu penting untuk verifikasi karena harus membandingkan berkas faktual dengan data yang diisi peserta dalam aplikasi. Waktunya sangat singkat hingga akhirnya tidak memungkinkan bagi peserta.
"Yang mendaftar baru 45 orang, kasihan juga yang lain ketinggalan karena mereka punya hak. Sementara mereka ketinggalan itu bukan salah mereka, tetapi karena informasi yang lambat disampaikan," jelas Alang.
Terkait data tersebut, Badan Kepegawaian Daerah juga sangat hati-hati karena khawatir akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi di daerah lain. Akhirnya, Kotawaringin Timur tidak ikut melaksanakan seleksi P3K yang seharusnya digelar serentak pada Sabtu dan Minggu akhir pekan tadi.
Jumlah honorer K2 yang tersisa di Kotawaringin Timur sebanyak 144 orang, terdiri dari bidang guru sebanyak 74 orang, penyuluh pertanian 16 orang dan sisanya adalah tenaga teknis di satuan organisasi perangkat daerah.
Alang menegaskan, tim anggaran sudah menyetujui usulan rencana pembiayaan gaji P3K yang akan direkrut tersebut dengan mengalokasikannya pada APBD Perubahan 2019. Jika sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat maka seleksi P3K tersebut bisa segera dilaksanakan.