Kalimantan Tengah (ANTARA) - Guna memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi menyatakan kesiapannya untuk membangun pelabuhan ekspor di Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi, kami akan menindaklanjuti keinginan ini kepada pemerintah pusat," kata Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran di Pangkalan Bun, Senin.

Hal itu ia ungkapkan saat pelepasan ekspor sebanyak 37 ribu metrik ton komoditi RBD-Olein, dengan nilai sebesar Rp300 miliar tujuan Cina, milik salah satu perusahaan di wilayah Kobar. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Karantina Pertanian RI, Bupati Kobar, jajaran OPD dan pihak terkait lainnya.

Selama ini cukup banyak ekspor yang dilakukan oleh Kalteng namun harus melalui pelabuhan yang ada di daerah lain. Hal itu dianggap merugikan daerah, sehingga perlu dibangunnya pelabuhan ekspor di Kalteng.

Sugianto menjelaskan, meski keinginan untuk membangun pelabuhan ekspor sangatlah besar, namun pihaknya ingin semua dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Apalagi pemerintah pusat memiliki rencana memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke Kota Palangka Raya.

"Tentunya pembangunan pelabuhan ekspor tidak bisa dilakukan sembarangan, perlu kajian mendalam sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah," jelasnya.

Ia menegaskan, pengajuan rencana pembangunan tersebut akan diusulkan dalam waktu segera sehingga jika memungkinkan, pada tahun 2021 mendatang sudah dimulai kegiatan pembangunannya.

Apabila pembangunan pelabuhan bisa direalisasikan, maka pemerintah provinsi siap melakukan pengerukan kawasan perairan di sekitarnya, agar nantinya kapal-kapal bermuatan besar dapat masuk dan berlabuh.

"Pembangunan pelabuhan bisa saja dilakukan langsung di kawasan muara yang berhadapan langsung dengan laut ataupun di sungai. Semua akan ditentukan melalui kajian mendalam oleh teknis terkait," papar Sugianto.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah provinsi, untuk mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, agar tidak ada lagi yang mengalami kesulitan ekonomi.