London (ANTARA) - Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, I Gusti A. Wesaka Puja, menekankan pentingnya perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit di Eropa pada kesempatan diskusi terbuka di hadapan beberapa anggota Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda, Rabu (17/4/2019).
Diskusi diadakan oleh Parlemen Belanda untuk mendorong potensi dan peluang peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan Belanda dengan mitra-mitranya, termasuk Indonesia.
Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag, Nur Evi Rahmawati kepada Antara London, Kamis mengatakan isu tersebut disampaikan Dubes RI berkenaan dengan pelarangan kelapa sawit yang dinilai sebagai satu-satunya vegetable oil yang tidak berkelanjutan oleh Uni Eropa yang berujung phasing out penggunaan kelapa sawit untuk biofuel mulai tahun 2030.
Perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit di antara produk vegetable oil lainnya, menurut Dubes Puja, merupakan bentuk dukungan akan prinsip perdagangan bebas yang open, rules-based, fair, inklusif dan bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dubes Puja pada kesempatan tersebut juga menekankan peran penting kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit merupakan produk yang secara signifikan berkontribusi pada upaya pencapaian target Sustainable Development Goals, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ke pendidikan dan pemberian lapangan kerja. Ditekankan bahwa lebih dari 17 juta penduduk secara langsung dan tidak langsung tergantung hidupnya pada kelapa sawit.
Dubes mengatakan pemerintah bukan saja memfokuskan pada aspek ekonomi kelapa sawit, namun juga aspek konservasi alam dan lingkungan, termasuk kebijakan moratorium dan peningkatan kualitas bibit untuk mendorong sustainabilitas serta produktivitas kelapa sawit, khususnya petani kecil. Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi ekspor Indonesia, termasuk ke Belanda. Lebih dari 20 persen ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi oleh produk kelapa sawit.
Menurut Dubes Puja penghentian penggunaan kelapa sawit, khususnya untuk biofuel, bukanlah solusi, namun mendorong penggunaan kelapa sawit yang sustainable menjadi solusi yang lebih masuk akal. Karena itu, Dubes menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemerintah Belanda dalam kerja sama mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk kelapa sawit. Diharapkan kerja sama erat dengan Belanda tersebut juga terwujud.
Selain Dubes Puja , diskusi juga hadir Dubes Kanada untuk Belanda, Dubes Jerman untuk Belanda dan KUAI Brazil untuk Belanda. Sementara itu, Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda di wakili oleh R de Roon (Freedom Party), Mustafa Amhaouch (Partai Kristen Demokrat), A Bouali (Partai Demokrat 66) dan W.R. van Haga (Peoples Party for Freedom and Democracy/VVD).
Diskusi diadakan oleh Parlemen Belanda untuk mendorong potensi dan peluang peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan Belanda dengan mitra-mitranya, termasuk Indonesia.
Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag, Nur Evi Rahmawati kepada Antara London, Kamis mengatakan isu tersebut disampaikan Dubes RI berkenaan dengan pelarangan kelapa sawit yang dinilai sebagai satu-satunya vegetable oil yang tidak berkelanjutan oleh Uni Eropa yang berujung phasing out penggunaan kelapa sawit untuk biofuel mulai tahun 2030.
Perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit di antara produk vegetable oil lainnya, menurut Dubes Puja, merupakan bentuk dukungan akan prinsip perdagangan bebas yang open, rules-based, fair, inklusif dan bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dubes Puja pada kesempatan tersebut juga menekankan peran penting kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit merupakan produk yang secara signifikan berkontribusi pada upaya pencapaian target Sustainable Development Goals, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ke pendidikan dan pemberian lapangan kerja. Ditekankan bahwa lebih dari 17 juta penduduk secara langsung dan tidak langsung tergantung hidupnya pada kelapa sawit.
Dubes mengatakan pemerintah bukan saja memfokuskan pada aspek ekonomi kelapa sawit, namun juga aspek konservasi alam dan lingkungan, termasuk kebijakan moratorium dan peningkatan kualitas bibit untuk mendorong sustainabilitas serta produktivitas kelapa sawit, khususnya petani kecil. Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi ekspor Indonesia, termasuk ke Belanda. Lebih dari 20 persen ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi oleh produk kelapa sawit.
Menurut Dubes Puja penghentian penggunaan kelapa sawit, khususnya untuk biofuel, bukanlah solusi, namun mendorong penggunaan kelapa sawit yang sustainable menjadi solusi yang lebih masuk akal. Karena itu, Dubes menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemerintah Belanda dalam kerja sama mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk kelapa sawit. Diharapkan kerja sama erat dengan Belanda tersebut juga terwujud.
Selain Dubes Puja , diskusi juga hadir Dubes Kanada untuk Belanda, Dubes Jerman untuk Belanda dan KUAI Brazil untuk Belanda. Sementara itu, Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda di wakili oleh R de Roon (Freedom Party), Mustafa Amhaouch (Partai Kristen Demokrat), A Bouali (Partai Demokrat 66) dan W.R. van Haga (Peoples Party for Freedom and Democracy/VVD).