Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyebut, Pemerintah Provinsi tidak akan berbangga diri dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018.
Ketidakbanggan itu karena opini WTP tersebut diikuti dengan masih banyaknya rekomendasi BPKR RI yang harus ditindaklanjuti Pemprov, kata dia saat sidang paripurna istimewa DPRD Kalteng dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov tahun anggaran 2018 di Palangka Raya, Senin.
"Sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Intinya ke depan, tetap ada upaya untuk lebih baik," tambahnya.
Baca juga: Ini temuan BPK RI terkait LKPD Pemprov Kalteng tahun 2018
Opini WTP dari BPK RI yang kembali diraih Pemprov Kalteng pada tahun 2018, menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan untuk kali kelima secara berturut-turut. Pemprov Kalteng juga berkomitmen di masa-masa mendatang, opini WTP itu dapat terus diraih.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng terus berusaha mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal, dan mengintensifkan konsultasi kepada aparat pengawas internal sebagai upaya mempertahankan opini WTP itu.
"Kami melakukan itu karena masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengelola keuangan, termasuk pada penatausahaan aset. Jadi, untuk mempertahankan opini WTP, tentu harus disertai tindaklanjut yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Selain itu, BPK Perwakilan Kalteng diharapkan mampu mendorong dan mengarahkan pengelola keuangan di lingkup Pemprov. Dengan begitu, upaya dan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng dalam mempertahankan opini WTP dapat direalisasikan.
"Kami bertekat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan. Untuk itu, ke depan pengelolaan keungan tetap harus lebih baik," demikian Sugianto melalui sambutan yang dibacakan Ismail.
Baca juga: Kalteng berhasil pertahankan opini WTP untuk kali ke lima
Baca juga: Gubernur intruksikan kabupaten/kota laksanakan e-planning dan e-budgeting
Ketidakbanggan itu karena opini WTP tersebut diikuti dengan masih banyaknya rekomendasi BPKR RI yang harus ditindaklanjuti Pemprov, kata dia saat sidang paripurna istimewa DPRD Kalteng dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov tahun anggaran 2018 di Palangka Raya, Senin.
"Sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Intinya ke depan, tetap ada upaya untuk lebih baik," tambahnya.
Baca juga: Ini temuan BPK RI terkait LKPD Pemprov Kalteng tahun 2018
Opini WTP dari BPK RI yang kembali diraih Pemprov Kalteng pada tahun 2018, menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan untuk kali kelima secara berturut-turut. Pemprov Kalteng juga berkomitmen di masa-masa mendatang, opini WTP itu dapat terus diraih.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng terus berusaha mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal, dan mengintensifkan konsultasi kepada aparat pengawas internal sebagai upaya mempertahankan opini WTP itu.
"Kami melakukan itu karena masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengelola keuangan, termasuk pada penatausahaan aset. Jadi, untuk mempertahankan opini WTP, tentu harus disertai tindaklanjut yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Selain itu, BPK Perwakilan Kalteng diharapkan mampu mendorong dan mengarahkan pengelola keuangan di lingkup Pemprov. Dengan begitu, upaya dan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng dalam mempertahankan opini WTP dapat direalisasikan.
"Kami bertekat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan. Untuk itu, ke depan pengelolaan keungan tetap harus lebih baik," demikian Sugianto melalui sambutan yang dibacakan Ismail.
Baca juga: Kalteng berhasil pertahankan opini WTP untuk kali ke lima
Baca juga: Gubernur intruksikan kabupaten/kota laksanakan e-planning dan e-budgeting