Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kalimantan Tengah Yuren S Bahat menyatakan tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi setempat, selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 5,94 persen dari seluruh jumlah penduduk Kalteng dan di tahun 2016 turun menjadi 5,66 persen, kata Yuren di Palangka Raya, kemarin.
"Pada tahun 2017 turun lagi menjadi 5,37 persen, di tahun 2018 turun menjadi 5,17 persen, dan Maret 2019 tercatat berkisar 4,98 persen," beber dia.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran di provinsi Kalteng pada tahun 2015 berkisar 4,54 persen dan di tahun 2016 sempat mengalami kenaikan 4,82 persen, kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,23 persen, tahun 2018 jadi 4,01 persen, dan Februari menjadi 3,33 persen.
Yuren mengatakan menurunnya angka kemuskinan dan pengangguran itu, membuktikan bahwa program pemerintah provinsi selama di bawah kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng pun terus mengalami perbaikan atau kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2015 di angka 68,53 menjadi 70,42 di tahun 2019," ucapnya.
Baca juga: Jangan takut menghadapi perkembangan teknologi, kata Gubernur Kalteng
Kepala Bappeda Kalteng itu mengemukakan bahwa di masa pemerintahan Sugianto Sabran, provinsi ini dibagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 di wilayah Barat Kalteng yang terdiri dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Kemudian di zona dua yang berada di wilayah tengah Kalteng terdiri dari Kota Gunung mas, Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau. Dan, zona tiga terdiri dari Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya.
Dia mengatakan adanya pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembangunan dan pelaksanaan program agar sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing.
"Jadi, arahnya jelas dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," demikian Yuren.
Baca juga: Realisasikan target royalti batu bara Rp2 triliun, kata Gubernur Kalteng
Baca juga: Dibutuhkan kebersamaan memajukan UMKM, kata Deputi Gubernur Senior BI
Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 5,94 persen dari seluruh jumlah penduduk Kalteng dan di tahun 2016 turun menjadi 5,66 persen, kata Yuren di Palangka Raya, kemarin.
"Pada tahun 2017 turun lagi menjadi 5,37 persen, di tahun 2018 turun menjadi 5,17 persen, dan Maret 2019 tercatat berkisar 4,98 persen," beber dia.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran di provinsi Kalteng pada tahun 2015 berkisar 4,54 persen dan di tahun 2016 sempat mengalami kenaikan 4,82 persen, kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,23 persen, tahun 2018 jadi 4,01 persen, dan Februari menjadi 3,33 persen.
Yuren mengatakan menurunnya angka kemuskinan dan pengangguran itu, membuktikan bahwa program pemerintah provinsi selama di bawah kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng pun terus mengalami perbaikan atau kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2015 di angka 68,53 menjadi 70,42 di tahun 2019," ucapnya.
Baca juga: Jangan takut menghadapi perkembangan teknologi, kata Gubernur Kalteng
Kepala Bappeda Kalteng itu mengemukakan bahwa di masa pemerintahan Sugianto Sabran, provinsi ini dibagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 di wilayah Barat Kalteng yang terdiri dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Kemudian di zona dua yang berada di wilayah tengah Kalteng terdiri dari Kota Gunung mas, Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau. Dan, zona tiga terdiri dari Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya.
Dia mengatakan adanya pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembangunan dan pelaksanaan program agar sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing.
"Jadi, arahnya jelas dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," demikian Yuren.
Baca juga: Realisasikan target royalti batu bara Rp2 triliun, kata Gubernur Kalteng
Baca juga: Dibutuhkan kebersamaan memajukan UMKM, kata Deputi Gubernur Senior BI