Subang, Jabar (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut masalah yang muncul dalam kasus BPJS terletak pada institusi BPJS itu sendiri dan bukan pada rumah sakit maupun masyarakat pemegang kartu.
Presiden Joko Widodo setelah inspeksi mendadak layanan BPJS dan berlanjut meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat, mengatakan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.
“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan 'kan di BPJS-nya bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” kata Presiden.
Baca juga: BPJAMSOSTEK minta pemerintah pastikan pegawai jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Menurut Presiden, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak layanan BPJS di instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka RSUD Subang hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
Baca juga: Ribuan warga di daerah ini belum terdaftar peserta JKN-KIS
"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Presiden.
Presiden menjelaskan sampai saat ini ada sebanyak 133 juta orang dicakup asuransi BPJS secara gratis.
"Ada 133 juta orang yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget (besar sekali) ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," katanya menambahkan.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11) lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.
Baca juga: Penyebab dugaan biaya klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit jadi membengkak
Baca juga: Bapinang Hulu resmi jadi Desa Sadar BPJamsostek
Baca juga: Istri penyadap karet ini menjalani operasi caesar dibantu program JKN-KIS
Presiden Joko Widodo setelah inspeksi mendadak layanan BPJS dan berlanjut meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat, mengatakan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.
“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan 'kan di BPJS-nya bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” kata Presiden.
Baca juga: BPJAMSOSTEK minta pemerintah pastikan pegawai jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Menurut Presiden, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak layanan BPJS di instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka RSUD Subang hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
Baca juga: Ribuan warga di daerah ini belum terdaftar peserta JKN-KIS
"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Presiden.
Presiden menjelaskan sampai saat ini ada sebanyak 133 juta orang dicakup asuransi BPJS secara gratis.
"Ada 133 juta orang yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget (besar sekali) ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," katanya menambahkan.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11) lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.
Baca juga: Penyebab dugaan biaya klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit jadi membengkak
Baca juga: Bapinang Hulu resmi jadi Desa Sadar BPJamsostek
Baca juga: Istri penyadap karet ini menjalani operasi caesar dibantu program JKN-KIS