Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap perencanaan program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah itu dikaji secara komprehensif dan dibuat untuk jangka panjang.
"Masih banyaknya kekurangan yang terjadi saat ini mungkin bisa saja karena program yang dibuat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) selama ini tidak berkelanjutan. Kebetulan mungkin saat ini menumpuknya, kasihan kepala dinas yang ada saat ini," kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Suprianto di Sampit, Selasa.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, pelayanan administrasi kependudukan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena sangat penting. Administrasi kependudukan berkaitan dengan hampir semua bidang.
Saat ini pelayanan administrasi kependudukan sedang menjadi sorotan, terlebih saat insiden antrean ribuan warga berebut kuota pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang hanya untuk 500 orang pada Senin (6/1) lalu.
Masalah ini memang domain pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan mencetak blangko KTP elektronik sendiri sehingga harus menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Namun setidaknya, ada sistem yang bagus dalam hal antrean sehingga kekisruhan antrean ribuan orang seperti yang terjadi awal pekan lalu tidak sampai terjadi.
Baca juga: Peningkatan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat Kotim
Selain itu, masalah lain seperti keterbatasan personel dan peralatan untuk optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, harus dikoordinasikan dengan baik. DPRD juga akan berupaya membantu memperjuangkan saat pembahasan anggaran.
Suprianto berharap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan blangko KTP elektronik, keterbatasan personel dan keterbatasan peralatan harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan optimal.
"Kami melihat memang terus ada perbaikan dari kinerja pelayanan administrasi kependudukan, namun tentu ini harus terus ditingkatkan. Kita bersama-sama memperjuangkan kebutuhan agar pelayanan administrasi kependudukan lebih optimal," kata Suprianto.
DPRD Kotawaringin Timur berharap pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian bersama agar bisa terus ditingkatkan. DPRD juga mengapresiasi jemput bola yang dilakukan dinas ini dengan datang ke desa-desa untuk melakukan perekaman data diri penduduk.
Baca juga: Masyarakat Kotim diminta dukung optimalisasi PAD
Baca juga: BPBD Kotim ingatkan masyarakat waspadai angin kencang dan banjir
"Masih banyaknya kekurangan yang terjadi saat ini mungkin bisa saja karena program yang dibuat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) selama ini tidak berkelanjutan. Kebetulan mungkin saat ini menumpuknya, kasihan kepala dinas yang ada saat ini," kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Suprianto di Sampit, Selasa.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, pelayanan administrasi kependudukan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena sangat penting. Administrasi kependudukan berkaitan dengan hampir semua bidang.
Saat ini pelayanan administrasi kependudukan sedang menjadi sorotan, terlebih saat insiden antrean ribuan warga berebut kuota pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang hanya untuk 500 orang pada Senin (6/1) lalu.
Masalah ini memang domain pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan mencetak blangko KTP elektronik sendiri sehingga harus menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Namun setidaknya, ada sistem yang bagus dalam hal antrean sehingga kekisruhan antrean ribuan orang seperti yang terjadi awal pekan lalu tidak sampai terjadi.
Baca juga: Peningkatan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat Kotim
Selain itu, masalah lain seperti keterbatasan personel dan peralatan untuk optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, harus dikoordinasikan dengan baik. DPRD juga akan berupaya membantu memperjuangkan saat pembahasan anggaran.
Suprianto berharap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan blangko KTP elektronik, keterbatasan personel dan keterbatasan peralatan harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan optimal.
"Kami melihat memang terus ada perbaikan dari kinerja pelayanan administrasi kependudukan, namun tentu ini harus terus ditingkatkan. Kita bersama-sama memperjuangkan kebutuhan agar pelayanan administrasi kependudukan lebih optimal," kata Suprianto.
DPRD Kotawaringin Timur berharap pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian bersama agar bisa terus ditingkatkan. DPRD juga mengapresiasi jemput bola yang dilakukan dinas ini dengan datang ke desa-desa untuk melakukan perekaman data diri penduduk.
Baca juga: Masyarakat Kotim diminta dukung optimalisasi PAD
Baca juga: BPBD Kotim ingatkan masyarakat waspadai angin kencang dan banjir