Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah akan memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan feri penyeberangan Sampit-Seranau karena seharusnya bisa menghasilkan pemasukan besar bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
"Makanya kami perlu penjelasan rinci tentang kondisi ini. Penyeberangan ini selalu ramai dan dari data juga menunjukkan penggunanya juga tinggi dan stabil," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie di Sampit, Senin.
Rinie melakukan inspeksi mendadak bersama anggota Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar, Bima Santoso dan Pardamean Gultom memantau feri penyeberangan Sampit-Seranau di Sungai Mentaya. Jasa penyeberangan ini dikelola bersama rekanan, namun pemungutan kepada penumpang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan.
Rombongan berbincang dengan pegawai Dinas Perhubungan dan petugas operasional feri penyeberangan tersebut. Sayangnya, Rinie dan legislator lainnya tampak kurang puas karena pegawai Dinas Perhubungan yang ada di lokasi itu mengaku tidak tahu secara rinci teknis kerjasama dengan PT Graha Tehnik, pihak swasta yang mengelola penyeberangan tersebut.
Petugas Dinas Perhubungan itu mengaku hanya bertugas memungut dan menyetorkannya ke daerah. Mereka tidak yakin mengetahui teknis kerjasama dengan rekanan, terkait berapa nilai kontrak dan teknis lainnya.
"Serba salah juga sih karena mereka hanya petugas di lapangan. Memang nanti untuk lebih jelas, kami akan memanggil Dinas Perhubungan dan pihak swasta yang mengelola penyeberangan ini," kata Rinie.
Baca juga: Penasaran PAD parkir rendah, ini hasil sidak DPRD Kotim
Berdasarkan informasi dari pegawai Dinas Perhubungan yang bertugas di lokasi itu, feri penyeberangan tersebut beroperasi setiap hari. Kendaraan roda dua yang diangkut setiap harinya rata-rata sekitar 400 unit dengan tarif Rp5.000 per unit.
Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan, perlu kejelasan terkait potensi pendapatan, realisasi pendapatan serta mekanisme kerjasama dengan rekanan dalam pengelolaan feri penyeberangan tersebut.
"Kami melihat ini potensinya cukup besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kita bisa menghitung sendiri pendapatan rata-rata minimal per harinya. Jangan sampai potensi besar ini malah tidak memberi pemasukan signifikan bagi daerah," kata Kurniawan.
DPRD mendorong potensi pendapatan dari bidang perhubungan terus ditingkatkan. Selain menggali potensi baru, sumber-sumber yang sudah ada juga harus dioptimalkan.
Baca juga: Perda Penanggulangan Bencana Kotim untuk mempermudah upaya di lapangan
Baca juga: Dinas Kesehatan Kotim diminta maksimalkan pencegahan DBD cegah korban jiwa
"Makanya kami perlu penjelasan rinci tentang kondisi ini. Penyeberangan ini selalu ramai dan dari data juga menunjukkan penggunanya juga tinggi dan stabil," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie di Sampit, Senin.
Rinie melakukan inspeksi mendadak bersama anggota Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar, Bima Santoso dan Pardamean Gultom memantau feri penyeberangan Sampit-Seranau di Sungai Mentaya. Jasa penyeberangan ini dikelola bersama rekanan, namun pemungutan kepada penumpang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan.
Rombongan berbincang dengan pegawai Dinas Perhubungan dan petugas operasional feri penyeberangan tersebut. Sayangnya, Rinie dan legislator lainnya tampak kurang puas karena pegawai Dinas Perhubungan yang ada di lokasi itu mengaku tidak tahu secara rinci teknis kerjasama dengan PT Graha Tehnik, pihak swasta yang mengelola penyeberangan tersebut.
Petugas Dinas Perhubungan itu mengaku hanya bertugas memungut dan menyetorkannya ke daerah. Mereka tidak yakin mengetahui teknis kerjasama dengan rekanan, terkait berapa nilai kontrak dan teknis lainnya.
"Serba salah juga sih karena mereka hanya petugas di lapangan. Memang nanti untuk lebih jelas, kami akan memanggil Dinas Perhubungan dan pihak swasta yang mengelola penyeberangan ini," kata Rinie.
Baca juga: Penasaran PAD parkir rendah, ini hasil sidak DPRD Kotim
Berdasarkan informasi dari pegawai Dinas Perhubungan yang bertugas di lokasi itu, feri penyeberangan tersebut beroperasi setiap hari. Kendaraan roda dua yang diangkut setiap harinya rata-rata sekitar 400 unit dengan tarif Rp5.000 per unit.
Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan, perlu kejelasan terkait potensi pendapatan, realisasi pendapatan serta mekanisme kerjasama dengan rekanan dalam pengelolaan feri penyeberangan tersebut.
"Kami melihat ini potensinya cukup besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kita bisa menghitung sendiri pendapatan rata-rata minimal per harinya. Jangan sampai potensi besar ini malah tidak memberi pemasukan signifikan bagi daerah," kata Kurniawan.
DPRD mendorong potensi pendapatan dari bidang perhubungan terus ditingkatkan. Selain menggali potensi baru, sumber-sumber yang sudah ada juga harus dioptimalkan.
Baca juga: Perda Penanggulangan Bencana Kotim untuk mempermudah upaya di lapangan
Baca juga: Dinas Kesehatan Kotim diminta maksimalkan pencegahan DBD cegah korban jiwa