Pulang Pisau (ANTARA) - Selain membangun jaringan internet yang terkoneksi dengan 31 satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah juga mengaktifkan sebanyak 16 titik jaringan CCTV untuk memantau aktivitas di wilayah perkotaan setempat.
Sebanyak 16 titik yang dipasang, tersebar di kawasan perkotaan, serta masuk ke dalam jaringan yang terkoneksi, kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Pulang Pisau M Insyafi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi Hidayat Briyantara, Selasa.
"Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1 miliar masih terbatas, guna menghubungkan jaringan internet dengan seluruh kecamatan. Adapun usulan yang diajukan lebih dari Rp2 miliar," katanya.
Dalam menghubungkan jaringan internet saat ini, Diskominfostandi Pulang Pisau masih menggunakan jaringan radio link yang memiliki dampak gangguan yang cukup besar, jika dibandingkan penggunaan fiber optic.
Hidayat mengungkapkan, pihaknya juga masih mengusulkan penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan jaringan internet terkoneksi.
Jaringan internet terkoneksi itu, bukan hanya untuk absensi sidik jari penunjang Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) aparatur, tetapi juga digunakan pada berbagai aplikasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
"Terkait penyediaan internet, sudah menjadi kewajiban Diskominfostandi untuk memenuhi jaringan internet di masing-masing SOPD," jelasnya.
Dengan pengelolaan secara terpusat, SOPD seharusnya tidak boleh menganggarkan lagi belanja internet apabila jaringan yang sedang dibangun tersebut sudah berjalan.
Pihaknya bisa memaksimalkan anggaran dari masing-masing SOPD, jika pengelolaannya dilakukan secara terpusat pada Diskominfostandi.
Target pada tahun 2020 paling tidak absensi elektronik untuk menunjang TPP, Simda, e-planning, hingga e-budgeting sudah bisa berjalan dengan maksimal.
"Rencana penyediaan fasilitas peralatan teleconference di masing-masing SOPD, pada tahun ini masih belum bisa dilakukan karena terbatasnya anggaran," terangnya.
Sebanyak 16 titik yang dipasang, tersebar di kawasan perkotaan, serta masuk ke dalam jaringan yang terkoneksi, kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Pulang Pisau M Insyafi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi Hidayat Briyantara, Selasa.
"Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1 miliar masih terbatas, guna menghubungkan jaringan internet dengan seluruh kecamatan. Adapun usulan yang diajukan lebih dari Rp2 miliar," katanya.
Dalam menghubungkan jaringan internet saat ini, Diskominfostandi Pulang Pisau masih menggunakan jaringan radio link yang memiliki dampak gangguan yang cukup besar, jika dibandingkan penggunaan fiber optic.
Hidayat mengungkapkan, pihaknya juga masih mengusulkan penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan jaringan internet terkoneksi.
Jaringan internet terkoneksi itu, bukan hanya untuk absensi sidik jari penunjang Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) aparatur, tetapi juga digunakan pada berbagai aplikasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
"Terkait penyediaan internet, sudah menjadi kewajiban Diskominfostandi untuk memenuhi jaringan internet di masing-masing SOPD," jelasnya.
Dengan pengelolaan secara terpusat, SOPD seharusnya tidak boleh menganggarkan lagi belanja internet apabila jaringan yang sedang dibangun tersebut sudah berjalan.
Pihaknya bisa memaksimalkan anggaran dari masing-masing SOPD, jika pengelolaannya dilakukan secara terpusat pada Diskominfostandi.
Target pada tahun 2020 paling tidak absensi elektronik untuk menunjang TPP, Simda, e-planning, hingga e-budgeting sudah bisa berjalan dengan maksimal.
"Rencana penyediaan fasilitas peralatan teleconference di masing-masing SOPD, pada tahun ini masih belum bisa dilakukan karena terbatasnya anggaran," terangnya.