Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Nursulistio mendukung rencana Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran mengambil alih jalan eks Pertamina untuk dikelola pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Langkah terbaik adalah dikembalikan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalteng," kata Nursulistio di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, sejak awal DPRD Barito Timur mendorong penyelesaian polemik yang terjadi secara terus menerus tersebut. Pemerintah provinsi diminta turun tangan membantu mencarikan solusinya.
Polemik penggunaan jalan eks Pertamina sempat menjadi perhatian masyarakat karena sempat terjadi silang pendapat antara pengelola dengan pengguna jalan tersebut. Polemik dan suasana tidak kondusif itu diharapkan dapat segera diselesaikan.
Nursulistio menilai, pengelolaan jalan eks Pertamina oleh Pemprov Kalteng akan mengefektifkan dan mengefisienkan angkutan yang melintasi jalan tersebut.
Selain itu, pengelolaan oleh pemerintah provinsi menghasilkan pendapatan asli daerah yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah bisa dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur.
"Itu yang kita harapkan sehingga bisa dimaksimalkan untuk dipelihara dan dijaga dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan," kata politisi Partai Golkar itu.
Nursulistio juga mengharapkan, pengelolaan jalan eks Pertamina oleh Pemprov Kalteng bisa terealisasi, apalagi saat ini Kabupaten Barito Timur masih memerlukan pembiayaan untuk pembangunan.
"Terlebih lagi, Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu kabupaten di Kalteng yang jarak tempuhnya lebih dekat dengan Ibu Kota Negara yang baru di Paser, Kaltim nantinya," katanya.
Pembangunan yang masih memerlukan biaya cukup besar diantaranya pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan UMKM.
"Hal ini sejalan untuk membangun Kabupaten Barito Timur sebagaimana visi misi mewujudkan Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah untuk Kalteng Berkah," demikian Nursulistio.
"Langkah terbaik adalah dikembalikan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalteng," kata Nursulistio di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, sejak awal DPRD Barito Timur mendorong penyelesaian polemik yang terjadi secara terus menerus tersebut. Pemerintah provinsi diminta turun tangan membantu mencarikan solusinya.
Polemik penggunaan jalan eks Pertamina sempat menjadi perhatian masyarakat karena sempat terjadi silang pendapat antara pengelola dengan pengguna jalan tersebut. Polemik dan suasana tidak kondusif itu diharapkan dapat segera diselesaikan.
Nursulistio menilai, pengelolaan jalan eks Pertamina oleh Pemprov Kalteng akan mengefektifkan dan mengefisienkan angkutan yang melintasi jalan tersebut.
Selain itu, pengelolaan oleh pemerintah provinsi menghasilkan pendapatan asli daerah yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah bisa dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur.
"Itu yang kita harapkan sehingga bisa dimaksimalkan untuk dipelihara dan dijaga dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan," kata politisi Partai Golkar itu.
Nursulistio juga mengharapkan, pengelolaan jalan eks Pertamina oleh Pemprov Kalteng bisa terealisasi, apalagi saat ini Kabupaten Barito Timur masih memerlukan pembiayaan untuk pembangunan.
"Terlebih lagi, Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu kabupaten di Kalteng yang jarak tempuhnya lebih dekat dengan Ibu Kota Negara yang baru di Paser, Kaltim nantinya," katanya.
Pembangunan yang masih memerlukan biaya cukup besar diantaranya pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan UMKM.
"Hal ini sejalan untuk membangun Kabupaten Barito Timur sebagaimana visi misi mewujudkan Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah untuk Kalteng Berkah," demikian Nursulistio.