Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Arsyad mengaku sangat khawatir kasus penularan COVID-19 di daerah ini terus meningkat akibat sejumlah faktor.
"Dengan melihat tren yang ada, angka angka ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan) dan pasien positif COVID-19 di Kalteng yang terus meningkat, saya sangat khawatir juga akan terjadi ledakan jumlah penderita di daerah kita. Ini tidak mustahil, kalau pola penanganan yang ditempuh pemerintah daerah kita, khususnya Kotim, masih sangat longgar," kata Arsyad di Sampit, Senin pagi.
Hingga saat ini Kotawaringin Timur masih berstatus zona merah penularan COVID-19. Bahkan jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah sehingga menggambarkan risiko penularan virus mematikan ini juga semakin besar.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur pada Minggu pukul 12.00 WIB, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 55 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 5 orang dan pasien positif COVID-19 sebanyak 4 orang. Tempat tinggal mereka tersebar di 10 kecamatan.
Arsyad mengaku miris melihat masih banyaknya masyarakat yang dinilai menyepelekan anjuran pencegahan COVID-19 padahal virus mematikan ini sangat mengancam.
Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai. Bahkan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, padahal pemerintah menganjurkan setiap orang menggunakannya saat beraktivitas di luar rumah.
Menurutnya, pembagian masker yang jumlahnya puluhan ribu pun dinilai akan sia-sia, kalau di tempat-tempat umum orang masih ramai berkumpul tanpa menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker untuk mencegah penularan.
"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Penanganan COVID -19. Hanya saja, sayangnya, upaya pencegahan dan pengendalian ini belum berjalan maksimal karena masih banyak masyarakat kita yang masih abai terhadap imbauan pemerintah," kata Arsyad.
Di sisi lain, legislator yang bertugas di Komisi II ini menilai pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 masih setengah-setengah dalam bertindak.
Baca juga: Pasar Ramadhan ditiadakan, pedagang di Sampit siap beralih ke online
Arsyad berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah dan aparat agar masyarakat mau menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19.
Jika sampai terjadi lonjakan kasus, dia khawatir tim medis dan kesehatan di daerah ini akan kewalahan karena jumlah mereka terbatas. Kemungkinan terburuk ini juga perlu diantisipasi dengan merekrut relawan.
"Saya juga mempertanyakan, buat apa tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tiap hari ramai-ramai kumpul di posko? Kenapa mereka tidak menyebar melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah tegas bila diperlukan pada titik-titik yang rawan penyebaran COVID-19," kata Arsyad.
Politisi berlatar belakang seorang jurnalis ini mengapresiasi langkah pemerintah daerah menyiapkan Klinik ODP. Keberadaan klinik ini diharapkan menjadi deteksi dini terhadap kemungkinan adanya warga yang diindikasikan terjangkit COVID-19.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab cegah penimbunan gula
Baca juga: Klinik ODP dibuka 24 jam siap melayani masyarakat Kotim
"Dengan melihat tren yang ada, angka angka ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan) dan pasien positif COVID-19 di Kalteng yang terus meningkat, saya sangat khawatir juga akan terjadi ledakan jumlah penderita di daerah kita. Ini tidak mustahil, kalau pola penanganan yang ditempuh pemerintah daerah kita, khususnya Kotim, masih sangat longgar," kata Arsyad di Sampit, Senin pagi.
Hingga saat ini Kotawaringin Timur masih berstatus zona merah penularan COVID-19. Bahkan jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah sehingga menggambarkan risiko penularan virus mematikan ini juga semakin besar.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur pada Minggu pukul 12.00 WIB, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 55 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 5 orang dan pasien positif COVID-19 sebanyak 4 orang. Tempat tinggal mereka tersebar di 10 kecamatan.
Arsyad mengaku miris melihat masih banyaknya masyarakat yang dinilai menyepelekan anjuran pencegahan COVID-19 padahal virus mematikan ini sangat mengancam.
Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai. Bahkan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, padahal pemerintah menganjurkan setiap orang menggunakannya saat beraktivitas di luar rumah.
Menurutnya, pembagian masker yang jumlahnya puluhan ribu pun dinilai akan sia-sia, kalau di tempat-tempat umum orang masih ramai berkumpul tanpa menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker untuk mencegah penularan.
"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Penanganan COVID -19. Hanya saja, sayangnya, upaya pencegahan dan pengendalian ini belum berjalan maksimal karena masih banyak masyarakat kita yang masih abai terhadap imbauan pemerintah," kata Arsyad.
Di sisi lain, legislator yang bertugas di Komisi II ini menilai pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 masih setengah-setengah dalam bertindak.
Baca juga: Pasar Ramadhan ditiadakan, pedagang di Sampit siap beralih ke online
Arsyad berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah dan aparat agar masyarakat mau menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19.
Jika sampai terjadi lonjakan kasus, dia khawatir tim medis dan kesehatan di daerah ini akan kewalahan karena jumlah mereka terbatas. Kemungkinan terburuk ini juga perlu diantisipasi dengan merekrut relawan.
"Saya juga mempertanyakan, buat apa tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tiap hari ramai-ramai kumpul di posko? Kenapa mereka tidak menyebar melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah tegas bila diperlukan pada titik-titik yang rawan penyebaran COVID-19," kata Arsyad.
Politisi berlatar belakang seorang jurnalis ini mengapresiasi langkah pemerintah daerah menyiapkan Klinik ODP. Keberadaan klinik ini diharapkan menjadi deteksi dini terhadap kemungkinan adanya warga yang diindikasikan terjangkit COVID-19.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab cegah penimbunan gula
Baca juga: Klinik ODP dibuka 24 jam siap melayani masyarakat Kotim