Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah catatan mengkritisi hasil pembangunan yang dicapai selama tahun anggaran 2019 dengan harapan akan ada perbaikan.
"Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, efisiensi dan bersih serta dapat dikontrol semua pihak maka perlu persepsi dan tekad yang sama serta saling bersinergi antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan seluruh masyarakat sesuai tugas masing-masing," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Jumat.
Penegasan itu disampaikan Riskon membacakan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Timur tahun 2019 saat rapat paripurna.
Saat reses belum lama ini, seluruh anggota DPRD Kotawaringin Timur yang berjumlah 40 orang, turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, reses juga untuk mengawasi hasil pembangunan riil di lapangan dan membandingkannya dengan laporan yang disampaikan bupati.
Secara fisik, realisasi pembangunan tahun 2019 di 17 kecamatan, baik yang bersumber dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Meski begitu, ada beberapa catatan untuk perbaikan demi kemajuan Kotawaringin Timur.
Pemerintah kabupaten diminta meningkatkan sarana infrastruktur pedalaman. Seperti diketahui, Kotawaringin Timur terdiri 168 desa dan kelurahan di 17 kecamatan sehingga pembangunan jangan hanya dipusatkan di perkotaan.
Pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik serta penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas.
Terkait jumlah pegawai, melalui kajian dari beberapa kali kunjungan kerja di lapangan ditemukan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan masih dalam rasio kewajaran. Diperlukan tekad yang lebih dari kepala daerah untuk pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Pemerintah kabupaten juga didorong meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan pertanian dari semua sektor.
Dalam hal pertanian, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan lahan tetapi juga meningkatkan pendampingan dalam pengelolaan hasil-hasil pertanian sehingga masyarakat petani bisa menikmati hasil pertaniannya.
Harapan lainnya yaitu peningkatan pelayanan air bersih oleh PDAM kepada masyarakat. Hal ini didasari dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasakan tagihan yang berbeda dibanding perhitungan di meteran, belum lagi masalah kualitas air PDAM yang belum memenuhi standar air minum.
Baca juga: Warga Kotim datangi bank berharap ikut dapat bantuan
Pengawasan ketersediaan bahan pokok diharapkan lebih diperhatikan lagi. Pekerjaan yang telah berjalan agar diselesaikan dengan baik, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja agar tetap mengacu pada RPJMD.
"Juga perlu evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial. Seperti hasil reses anggota DPRD yang turun ke daerah pemilihan masing-masing banyak menemukan keluhan masyarakat terkait validasi data penerima bantuan sosial, baik dari pusat maupun provinsi," kata Riskon.
Rekomendasi lainnya yaitu program multi years yang belum terlaksana diharapkan ditunda. Pemberian perizinan sumber daya alam harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan proyek multi years juga perlu kajian secara mendalam.
"Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Sinergi eksekutif dan legislatif juga harus ditingkatkan dalam mencari solusi yang arif dan bijaksana terhadap setiap permasalahan yang muncul," demikian Riskon.
Baca juga: Penumpang dan ABK jalani rapid test di Pelabuhan Sampit
Baca juga: Dua hasil rapid test di Pasar Subuh Sampit reaktif COVID-19
"Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, efisiensi dan bersih serta dapat dikontrol semua pihak maka perlu persepsi dan tekad yang sama serta saling bersinergi antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan seluruh masyarakat sesuai tugas masing-masing," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Jumat.
Penegasan itu disampaikan Riskon membacakan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Timur tahun 2019 saat rapat paripurna.
Saat reses belum lama ini, seluruh anggota DPRD Kotawaringin Timur yang berjumlah 40 orang, turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, reses juga untuk mengawasi hasil pembangunan riil di lapangan dan membandingkannya dengan laporan yang disampaikan bupati.
Secara fisik, realisasi pembangunan tahun 2019 di 17 kecamatan, baik yang bersumber dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Meski begitu, ada beberapa catatan untuk perbaikan demi kemajuan Kotawaringin Timur.
Pemerintah kabupaten diminta meningkatkan sarana infrastruktur pedalaman. Seperti diketahui, Kotawaringin Timur terdiri 168 desa dan kelurahan di 17 kecamatan sehingga pembangunan jangan hanya dipusatkan di perkotaan.
Pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik serta penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas.
Terkait jumlah pegawai, melalui kajian dari beberapa kali kunjungan kerja di lapangan ditemukan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan masih dalam rasio kewajaran. Diperlukan tekad yang lebih dari kepala daerah untuk pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Pemerintah kabupaten juga didorong meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan pertanian dari semua sektor.
Dalam hal pertanian, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan lahan tetapi juga meningkatkan pendampingan dalam pengelolaan hasil-hasil pertanian sehingga masyarakat petani bisa menikmati hasil pertaniannya.
Harapan lainnya yaitu peningkatan pelayanan air bersih oleh PDAM kepada masyarakat. Hal ini didasari dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasakan tagihan yang berbeda dibanding perhitungan di meteran, belum lagi masalah kualitas air PDAM yang belum memenuhi standar air minum.
Baca juga: Warga Kotim datangi bank berharap ikut dapat bantuan
Pengawasan ketersediaan bahan pokok diharapkan lebih diperhatikan lagi. Pekerjaan yang telah berjalan agar diselesaikan dengan baik, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja agar tetap mengacu pada RPJMD.
"Juga perlu evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial. Seperti hasil reses anggota DPRD yang turun ke daerah pemilihan masing-masing banyak menemukan keluhan masyarakat terkait validasi data penerima bantuan sosial, baik dari pusat maupun provinsi," kata Riskon.
Rekomendasi lainnya yaitu program multi years yang belum terlaksana diharapkan ditunda. Pemberian perizinan sumber daya alam harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan proyek multi years juga perlu kajian secara mendalam.
"Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Sinergi eksekutif dan legislatif juga harus ditingkatkan dalam mencari solusi yang arif dan bijaksana terhadap setiap permasalahan yang muncul," demikian Riskon.
Baca juga: Penumpang dan ABK jalani rapid test di Pelabuhan Sampit
Baca juga: Dua hasil rapid test di Pasar Subuh Sampit reaktif COVID-19