Sampit (ANTARA) - Puluhan santri dan calon santri di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dibantu mengikuti tes cepat atau "rapid test" COVID-19 sebagai syarat agar mereka bisa berangkat menimba ilmu ke Pulau Jawa.
"Kita melihat besarnya biaya sekolah dan transportasi. Kita tidak ingin mereka terbebani dengan adanya "rapid test" walaupun itu diharuskan, makanya kita berupaya menggratiskan. Apalagi, biaya transportasi juga mahal, makanya kita berusaha bisa meringankan," kata anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Modika Latifah Munawarah di Sampit, Selasa.
Legislator muda yang menjabat Ketua Fraksi FDIP ini menyebutkan, berdasarkan daftar yang disampaikan, ada 37 calon santri Pondok Pesantren Modern Gontor di Provinsi Jawa Timur. Mereka berasal dari sejumlah kecamatan di kabupaten ini, bahkan ada yang dari Kecamatan Parenggean.
Sesuai aturan, warga yang hendak bepergian ke luar daerah harus mengantongi hasil tes cepat negatif atau nonreaktif COVID-19. Ini juga menjadi syarat wajib ketika akan menumpang pesawat.
Mahalnya biaya tes cepat yang mencapai ratusan ribu rupiah, dinilai membebani masyarakat. Menyikapi hal itulah, Modika mengaku tergerak membantu semampunya. Dia kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan tes cepat gratis tersebut.
"Ini yang kita bantu siswa atau santrinya dulu karena mereka yang pasti akan berangkat. Mudah-mudahan nanti juga bisa membantu yang lain," harap Modika.
Baca juga: Bupati Kotim minta pemprov perbaiki ambruknya ruas jalan Sampit-Seruyan
Kegiatan ini disambut gembira calon santri dan para orangtua. Mereka terlihat antusias saat kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Achmad Yani tersebut.
Bantuan ini dirasakan sangat membantu meringankan beban mereka karena biaya mahal harus dikeluarkan jika melakukan tes cepat secara mandiri. Mereka menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah yang telah membantu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotawaringin Halikinnor mengatakan, kedatangannya untuk memantau kegiatan tersebut dan memastikan semua berjalan lancar sesuai harapan.
"Ini menjadi syarat karena harus ada "rapid test" negatif atau nonreaktif agar mereka bisa sampai ke pondok pesantren di Jawa. Kami akan terus mengikuti perkembangan kondisi pandemi ini," demikian Halikinnor.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan kepala desa tidak abaikan administrasi
Baca juga: Kerusakan jalan Sampit-Seruyan jangan dibiarkan berlarut-larut
"Kita melihat besarnya biaya sekolah dan transportasi. Kita tidak ingin mereka terbebani dengan adanya "rapid test" walaupun itu diharuskan, makanya kita berupaya menggratiskan. Apalagi, biaya transportasi juga mahal, makanya kita berusaha bisa meringankan," kata anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Modika Latifah Munawarah di Sampit, Selasa.
Legislator muda yang menjabat Ketua Fraksi FDIP ini menyebutkan, berdasarkan daftar yang disampaikan, ada 37 calon santri Pondok Pesantren Modern Gontor di Provinsi Jawa Timur. Mereka berasal dari sejumlah kecamatan di kabupaten ini, bahkan ada yang dari Kecamatan Parenggean.
Sesuai aturan, warga yang hendak bepergian ke luar daerah harus mengantongi hasil tes cepat negatif atau nonreaktif COVID-19. Ini juga menjadi syarat wajib ketika akan menumpang pesawat.
Mahalnya biaya tes cepat yang mencapai ratusan ribu rupiah, dinilai membebani masyarakat. Menyikapi hal itulah, Modika mengaku tergerak membantu semampunya. Dia kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan tes cepat gratis tersebut.
"Ini yang kita bantu siswa atau santrinya dulu karena mereka yang pasti akan berangkat. Mudah-mudahan nanti juga bisa membantu yang lain," harap Modika.
Baca juga: Bupati Kotim minta pemprov perbaiki ambruknya ruas jalan Sampit-Seruyan
Kegiatan ini disambut gembira calon santri dan para orangtua. Mereka terlihat antusias saat kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Achmad Yani tersebut.
Bantuan ini dirasakan sangat membantu meringankan beban mereka karena biaya mahal harus dikeluarkan jika melakukan tes cepat secara mandiri. Mereka menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah yang telah membantu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotawaringin Halikinnor mengatakan, kedatangannya untuk memantau kegiatan tersebut dan memastikan semua berjalan lancar sesuai harapan.
"Ini menjadi syarat karena harus ada "rapid test" negatif atau nonreaktif agar mereka bisa sampai ke pondok pesantren di Jawa. Kami akan terus mengikuti perkembangan kondisi pandemi ini," demikian Halikinnor.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan kepala desa tidak abaikan administrasi
Baca juga: Kerusakan jalan Sampit-Seruyan jangan dibiarkan berlarut-larut