Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan Tim Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering meminta temuan tumpang tindih penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Barito Timur, segera diselesaikan.
“Harus diproses dengan dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Dan untuk sementara, seperti diketahui Bantuan Langsung Tunai dari Pemprov Kalteng sudah dihentikan,” kata Fredy saat kunjungan kerja bersama anggota Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawasan bansos Pemerintah DPRD Kalteng di Tamiang Layang, Jumat.
Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng menyebutkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima dua bansos sekaligus sebanyak 571 KPM.
Mereka terdiri dari keluarga yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak satu KPM, PKH - BLTDD sebanyak empat KPM, PKH - Bantuan Provinsi sebanyak 53 KPM, BST - BLTDD sebanyak 407 KPM, BLTDD - Bantuan Provinsi sebanyak 85 KPM.
KPM yang menerima tiga bantuan sekaligus sebanyak lima KPM yang terdiri satu KPM menerima PKH - BST - Bantuan Provinsi dan empat KPM menerima BST - BLTDD - Bantuan Provinsi.
“Pemkab Bartim beserta instansi terkait hingga pemerintah desa harus segera melakukan pengecekan ulang agar tidak tumpang tindih. Jangan sampai menjadi temuan seperti temuan (BPKP) tadi,” kata Freddy.
Dijelaskan Freddy, tujuan Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawasan bansos Pemerintah DPRD Kalteng ke Kabupaten Bartim untuk melihat kelancaran proses penyaluran bantuan sosial, sekaligus mengecek realisasi anggaran pandemi Kalteng.
“Kami juga ingin melihat penanganan COVID-19 di Kabupaten Bartim,” kata Freddy.
Dari hasil pertemuan dengan Pemkab Bartim, Freddy Ering juga mengapresiasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di Gumi Jari Jananag Kalalawah itu.
Menurutnya, dari apa yang dipaparkan instansi teknis dan dilihat dari penanganan saat pandemi COVID-19, dinilai cukup baik. Diketahui ada 29 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tertangani dengan baik.
“Untuk di wilayah DAS Barito, Kabupaten Bartim merupakan kabupaten yang kasus COVID-19 terendah. Selain itu, bisa mengantisipasi penyebaran CIVID-19 di Bartim dari kabupaten tetangga di Kalsel,” kata Freddy.
Wakil Bupati Bartim Habib Said Abdul Saleh Al Qadry mengatakan, di Kabupaten Bartim ada lima jenis bansos yang disalurkan yakni bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalteng, dan APBDes.
Tahap pertama Bansos Covid-19 Pemprov Kalteng yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng memiliki 7.132 KPM dan yang tersalurkan berjumlah 5.563 KPM.
“Sedangkan sisanya yang berjumlah 1.569 KPM tidak tersalurkan dikarenakan bansos ganda dengan bansos lain, tidak lengkap administrasi, menolak bansos, dan tidak memenuhi kriteria,” kata Habib Saleh.
Sementara itu bansos COVID-19 Pemprov Kalteng tahap kedua yang berjumlah 4.452 KPM masih dalam proses verifikasi di Pemprov Kalteng dan saya berharap agar cepat selesai dan agar segera disalurkan kepada masyarakat.
Untuk bansos PKH, BST dan BPNT/program sembako yang bersumber dari APBN dengan jumlah 8.383 KPM masih dalam proses penyaluran di bulan Juli ini. Yang terakhir adalah bantuan BLT DD yang bersumber dari Dana Desa tertuang dalam APBDes yang sebagian besar sudah disalurkan sampai bulan kedua di hampir semua desa di Kabupaten Bartim.
Baca juga: Atasi dampak COVID-19 dengan mewujudkan ketahanan pangan di Bartim
Baca juga: 'Tak sepaham' dinilai menjadi penyebab penolakan tempat isolasi terkait COVID-19
“Harus diproses dengan dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Dan untuk sementara, seperti diketahui Bantuan Langsung Tunai dari Pemprov Kalteng sudah dihentikan,” kata Fredy saat kunjungan kerja bersama anggota Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawasan bansos Pemerintah DPRD Kalteng di Tamiang Layang, Jumat.
Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng menyebutkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima dua bansos sekaligus sebanyak 571 KPM.
Mereka terdiri dari keluarga yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak satu KPM, PKH - BLTDD sebanyak empat KPM, PKH - Bantuan Provinsi sebanyak 53 KPM, BST - BLTDD sebanyak 407 KPM, BLTDD - Bantuan Provinsi sebanyak 85 KPM.
KPM yang menerima tiga bantuan sekaligus sebanyak lima KPM yang terdiri satu KPM menerima PKH - BST - Bantuan Provinsi dan empat KPM menerima BST - BLTDD - Bantuan Provinsi.
“Pemkab Bartim beserta instansi terkait hingga pemerintah desa harus segera melakukan pengecekan ulang agar tidak tumpang tindih. Jangan sampai menjadi temuan seperti temuan (BPKP) tadi,” kata Freddy.
Dijelaskan Freddy, tujuan Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19 dan Tim Pengawasan bansos Pemerintah DPRD Kalteng ke Kabupaten Bartim untuk melihat kelancaran proses penyaluran bantuan sosial, sekaligus mengecek realisasi anggaran pandemi Kalteng.
“Kami juga ingin melihat penanganan COVID-19 di Kabupaten Bartim,” kata Freddy.
Dari hasil pertemuan dengan Pemkab Bartim, Freddy Ering juga mengapresiasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di Gumi Jari Jananag Kalalawah itu.
Menurutnya, dari apa yang dipaparkan instansi teknis dan dilihat dari penanganan saat pandemi COVID-19, dinilai cukup baik. Diketahui ada 29 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tertangani dengan baik.
“Untuk di wilayah DAS Barito, Kabupaten Bartim merupakan kabupaten yang kasus COVID-19 terendah. Selain itu, bisa mengantisipasi penyebaran CIVID-19 di Bartim dari kabupaten tetangga di Kalsel,” kata Freddy.
Wakil Bupati Bartim Habib Said Abdul Saleh Al Qadry mengatakan, di Kabupaten Bartim ada lima jenis bansos yang disalurkan yakni bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalteng, dan APBDes.
Tahap pertama Bansos Covid-19 Pemprov Kalteng yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng memiliki 7.132 KPM dan yang tersalurkan berjumlah 5.563 KPM.
“Sedangkan sisanya yang berjumlah 1.569 KPM tidak tersalurkan dikarenakan bansos ganda dengan bansos lain, tidak lengkap administrasi, menolak bansos, dan tidak memenuhi kriteria,” kata Habib Saleh.
Sementara itu bansos COVID-19 Pemprov Kalteng tahap kedua yang berjumlah 4.452 KPM masih dalam proses verifikasi di Pemprov Kalteng dan saya berharap agar cepat selesai dan agar segera disalurkan kepada masyarakat.
Untuk bansos PKH, BST dan BPNT/program sembako yang bersumber dari APBN dengan jumlah 8.383 KPM masih dalam proses penyaluran di bulan Juli ini. Yang terakhir adalah bantuan BLT DD yang bersumber dari Dana Desa tertuang dalam APBDes yang sebagian besar sudah disalurkan sampai bulan kedua di hampir semua desa di Kabupaten Bartim.
Baca juga: Atasi dampak COVID-19 dengan mewujudkan ketahanan pangan di Bartim
Baca juga: 'Tak sepaham' dinilai menjadi penyebab penolakan tempat isolasi terkait COVID-19