Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah didorong memanfaatkan peluang di bidang perkebunan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dengan membangun pabrik kelapa sawit.
"Kita kan mempunyai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Kalau memungkinkan, saya rasa membangun pabrik sawit akan menguntungkan," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Kadir di Sampit, Rabu.
Politisi Partai Golkar ini menilai, perkebunan kelapa sawit menjadikan salah satu sektor yang potensial di Kotawaringin Timur. Selain bagi perusahaan besar yang jumlahnya sudah lebih dari 50 perusahaan, perkebunan kelapa sawit kini juga semakin diminati masyarakat dengan banyaknya perkebunan sawit rakyat.
Namun fluktuasi harga sawit sering menjadi keluhan. Ketika harga anjlok, petani tidak banyak pilihan selain tetap menjual kepada pabrik kelapa sawit milik perusahaan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan.
Kondisi ini rawan permainan harga, sementara petani tidak ada pilihan. Bahkan, bukan hal mustahil pabrik menunda membeli sawit hasil panen kebun rakyat dengan alasan stok sedang banyak karena bersamaan musim panen.
Menurut Abdul Kadir, kekhawatiran seperti itu tidak akan terjadi lagi jika pemerintah daerah melalui BUMD membangun pabrik kelapa sawit. Selain mendapatkan keuntungan sehingga bisa mendongkrak PAD, keberadaan pabrik sawit milik pemerintah daerah juga akan menjadi solusi bagi petani untuk menjual hasil panen kebun mereka dengan harga yang stabil.
Baca juga: Banjir melanda dua kecamatan di Kotim
"Pabrik milik pemerintah daerah akan tetap menampung sawit dari petani meski harga sedang turun. Dan jika pun harga turun, pabrik membeli sawit petani tetap dengan harga wajar sehingga pendapatan petani tidak sampai anjlok," kata Abdul Kadir.
Untuk memudahkan sistem penyerapannya, petani bisa mengoptimalkan keberadaan koperasi. Dengan begitu, petani akan kompak dan bisa melakukan banyak hal positif bersama, termasuk bersinergi dengan pabrik sawit yang diharapkan bisa didirikan oleh pemerintah daerah.
“Kalau ini diwujudkan serius dan dikelola benar-benar oleh pemerintah melalui BUMD, kami di DPRD yakin ini akan berdampak besar untuk kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan PAD," demikian Abdul Kadir.
DPRD mendorong pemerintah daerah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini perekonomian menurun sehingga diperlukan kreativitas dalam menggali pendapatan asli daerah.
Baca juga: Kapolres Kotim terima penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak
Baca juga: Petani Kotim perlu alsintan untuk membuka lahan tanpa bakar
"Kita kan mempunyai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Kalau memungkinkan, saya rasa membangun pabrik sawit akan menguntungkan," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Kadir di Sampit, Rabu.
Politisi Partai Golkar ini menilai, perkebunan kelapa sawit menjadikan salah satu sektor yang potensial di Kotawaringin Timur. Selain bagi perusahaan besar yang jumlahnya sudah lebih dari 50 perusahaan, perkebunan kelapa sawit kini juga semakin diminati masyarakat dengan banyaknya perkebunan sawit rakyat.
Namun fluktuasi harga sawit sering menjadi keluhan. Ketika harga anjlok, petani tidak banyak pilihan selain tetap menjual kepada pabrik kelapa sawit milik perusahaan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan.
Kondisi ini rawan permainan harga, sementara petani tidak ada pilihan. Bahkan, bukan hal mustahil pabrik menunda membeli sawit hasil panen kebun rakyat dengan alasan stok sedang banyak karena bersamaan musim panen.
Menurut Abdul Kadir, kekhawatiran seperti itu tidak akan terjadi lagi jika pemerintah daerah melalui BUMD membangun pabrik kelapa sawit. Selain mendapatkan keuntungan sehingga bisa mendongkrak PAD, keberadaan pabrik sawit milik pemerintah daerah juga akan menjadi solusi bagi petani untuk menjual hasil panen kebun mereka dengan harga yang stabil.
Baca juga: Banjir melanda dua kecamatan di Kotim
"Pabrik milik pemerintah daerah akan tetap menampung sawit dari petani meski harga sedang turun. Dan jika pun harga turun, pabrik membeli sawit petani tetap dengan harga wajar sehingga pendapatan petani tidak sampai anjlok," kata Abdul Kadir.
Untuk memudahkan sistem penyerapannya, petani bisa mengoptimalkan keberadaan koperasi. Dengan begitu, petani akan kompak dan bisa melakukan banyak hal positif bersama, termasuk bersinergi dengan pabrik sawit yang diharapkan bisa didirikan oleh pemerintah daerah.
“Kalau ini diwujudkan serius dan dikelola benar-benar oleh pemerintah melalui BUMD, kami di DPRD yakin ini akan berdampak besar untuk kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan PAD," demikian Abdul Kadir.
DPRD mendorong pemerintah daerah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini perekonomian menurun sehingga diperlukan kreativitas dalam menggali pendapatan asli daerah.
Baca juga: Kapolres Kotim terima penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak
Baca juga: Petani Kotim perlu alsintan untuk membuka lahan tanpa bakar