Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Syahbana berharap pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan bantuan alat produksi pertanian (alsintan) untuk memudahkan petani meningkatkan produktivitas, khususnya dalam hal mengolah lahan.
"Setidaknya dalam lima tahun terakhir, petani sangat merasakan dampak larangan membuka lahan dengan membakar lahan. Ini harus ada solusi, yaitu dengan meningkatkan bantuan peralatan sehingga petani bisa tetap membersihkan lahan dengan mudah," kata Syahbana di Sampit, Rabu.
Saat kunjungan ke beberapa lokasi, legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Baamang dan Seranau ini menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat. Petani mengeluh karena terkendala untuk membersihkan lahan, apalagi jika ingin memperluas areal tanam.
Akibat kendala itu, tidak sedikit petani yang meninggalkan profesi mereka. Sebagian beralih profesi menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit, bahkan ada yang masih menganggur.
Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Bantuan alsintan harus ditingkatkan karena banyak petani membutuhkannya agar mereka bisa membersihkan maupun membuka lahan tanpa harus membakar.
Politisi Partai Nasdem ini mengakui, kebijakan larangan membuka lahan dengan cara pembakaran itu bertujuan untuk kepentingan bersama yakni mencegah bencana kebakaran lahan dan kabut asap karena bisa menimbulkan dampak buruk yang cukup luas di masyarakat.
Baca juga: Puskesmas di Kotim tingkatkan protokol pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19
Namun, hendaknya kebijakan itu disertai solusi agar petani bisa tetap beraktivitas menggarap lahan pertanian. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat memberikan jalan keluar sehingga petani bisa tetap bekerja dan kebijakan larangan membakar lahan juga bisa berjalan sesuai harapan.
Syahbana menyebutkan, peladang cukup banyak terdapat di Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, Kota Besi, Telawang hingga ke daerah pelosok. Selain itu juga terdapat di kecamatan lainnya.
Masyarakat mengaku sudah sering menyampaikan usulan kepada pemerintah namun belum dikabulkan sesuai harapan. Untuk itulah masyarakat terus berharap agar bantuan alsintan diperbanyak sesuai kebutuhan.
"Masyarakat mematuhi larangan membakar lahan, jadi sudah seharusnya pemerintah juga menyiapkan alsintan sesuai kebutuhan agar petani bisa kembali bekerja. Terlebih, ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan daerah dan nasional," demikian Syahbana.
Baca juga: Pemeriksaan kesehatan bakal calon peserta Pilkada Kotim di dua kota
Baca juga: Panitia SKB CPNS Kotim siapkan ruang khusus peserta demam tinggi
"Setidaknya dalam lima tahun terakhir, petani sangat merasakan dampak larangan membuka lahan dengan membakar lahan. Ini harus ada solusi, yaitu dengan meningkatkan bantuan peralatan sehingga petani bisa tetap membersihkan lahan dengan mudah," kata Syahbana di Sampit, Rabu.
Saat kunjungan ke beberapa lokasi, legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Baamang dan Seranau ini menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat. Petani mengeluh karena terkendala untuk membersihkan lahan, apalagi jika ingin memperluas areal tanam.
Akibat kendala itu, tidak sedikit petani yang meninggalkan profesi mereka. Sebagian beralih profesi menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit, bahkan ada yang masih menganggur.
Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Bantuan alsintan harus ditingkatkan karena banyak petani membutuhkannya agar mereka bisa membersihkan maupun membuka lahan tanpa harus membakar.
Politisi Partai Nasdem ini mengakui, kebijakan larangan membuka lahan dengan cara pembakaran itu bertujuan untuk kepentingan bersama yakni mencegah bencana kebakaran lahan dan kabut asap karena bisa menimbulkan dampak buruk yang cukup luas di masyarakat.
Baca juga: Puskesmas di Kotim tingkatkan protokol pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19
Namun, hendaknya kebijakan itu disertai solusi agar petani bisa tetap beraktivitas menggarap lahan pertanian. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat memberikan jalan keluar sehingga petani bisa tetap bekerja dan kebijakan larangan membakar lahan juga bisa berjalan sesuai harapan.
Syahbana menyebutkan, peladang cukup banyak terdapat di Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, Kota Besi, Telawang hingga ke daerah pelosok. Selain itu juga terdapat di kecamatan lainnya.
Masyarakat mengaku sudah sering menyampaikan usulan kepada pemerintah namun belum dikabulkan sesuai harapan. Untuk itulah masyarakat terus berharap agar bantuan alsintan diperbanyak sesuai kebutuhan.
"Masyarakat mematuhi larangan membakar lahan, jadi sudah seharusnya pemerintah juga menyiapkan alsintan sesuai kebutuhan agar petani bisa kembali bekerja. Terlebih, ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan daerah dan nasional," demikian Syahbana.
Baca juga: Pemeriksaan kesehatan bakal calon peserta Pilkada Kotim di dua kota
Baca juga: Panitia SKB CPNS Kotim siapkan ruang khusus peserta demam tinggi