Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta gubernur di delapan provinsi penyumbang terbesar kasus COVID-19 untuk menyiapkan hotel bintang dua atau tiga untuk jadi pusat karantina bagi pasien tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG) atau yang bergejala ringan untuk isolasi diri.
Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian COVID-19 secara virtual, Kamis (17/9).
"Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.
Luhut, lanjut Jodi, juga meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.
"Pak Menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.
Selain itu Luhut meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kebutuhan obat dan terapi kesembuhan pasien COVID-19, sehingga ada ada standar obat bagi pasien COVID-19 di semua daerah.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita COVID sebelum vaksin atau obat COVID ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan," imbuhnya.
Khusus kepada aparat TNI dan Polri, lanjut Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.
Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.
"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," jelasnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita COVID-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.
Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan COVID-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Hadir pula pada rakor tersebut Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr Alexander K Ginting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian COVID-19 secara virtual, Kamis (17/9).
"Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.
Luhut, lanjut Jodi, juga meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.
"Pak Menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.
Selain itu Luhut meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kebutuhan obat dan terapi kesembuhan pasien COVID-19, sehingga ada ada standar obat bagi pasien COVID-19 di semua daerah.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita COVID sebelum vaksin atau obat COVID ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan," imbuhnya.
Khusus kepada aparat TNI dan Polri, lanjut Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.
Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.
"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," jelasnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita COVID-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.
Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan COVID-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Hadir pula pada rakor tersebut Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr Alexander K Ginting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.