Kuala Kapuas (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Masyumi Rivai, mengajak seluruh umat beragama meningkatkan toleransi dan tidak terpengaruh dengan segala macam bentuk isu SARA atau suku, agama, ras dan antargolongan.
“Kita perlu pilkada yang damai, rukun dan benar-benar memberikan kebebasan kepada masyarakat sesuai dengan hati nurani masing-masing,” kata Ketua FKUB Kabupaten Kapuas, Masyumi Rivai di Kuala Kapuas.
Ajakan ini disampaikannya, dalam rangka mendukung kelancaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Semua pihak termasuk masyarakat, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyukseskan pilkada nanti.
Dikatakannya, hal-hal berkaitan dengan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2020 ini, tentunya FKUB turut mendukung untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
FKUB sudah melakukan beberapa langkah yang salah satunya secara intens pengurus FKUB dan anggota yang terdiri dari berbagai tokoh agama yang ada di Kabupaten Kapuas, telah bersama-sama menjaga umat, agar tidak mendorong hal-hal yang berbau SARA demi ketenangan, kedamaian dan kelancaran Pilkada 2020.
FKUB Kapuas terus menjaga keamanan dan toleransi antar umat beragama dan dalam beberapa waktu yang lalu FKUB telah melaksanakan dialog antarumat beragama. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan tokoh-tokoh agama dan bersepakat bahwa tokoh-tokoh akan memberikan penjelasan kepada masyarakat dan umatnya masing-masing agar selama pilkada berlangsung, tidak sama sekali mendorong kepada hal-hal yang berbau SARA.
Masyumi mengingatkan kepada masyarakat di tengah Pilkada ini, untuk harus berjaga-jaga dengan menaati protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.
“Tetap berjaga-jaga dan jadikan pilkada ini pilkada yang bersih, sehat serta selamat,” demikian Masyumi Rivai.
Baca juga: Gugus Tugas COVID-19 Kapuas susun regulasi 'New Normal'
Baca juga: Bansos wilayah hulu Kapuas masih minim
Baca juga: DPRD Kapuas terima kunjungan kerja Komisi I DPRD Tapin
“Kita perlu pilkada yang damai, rukun dan benar-benar memberikan kebebasan kepada masyarakat sesuai dengan hati nurani masing-masing,” kata Ketua FKUB Kabupaten Kapuas, Masyumi Rivai di Kuala Kapuas.
Ajakan ini disampaikannya, dalam rangka mendukung kelancaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Semua pihak termasuk masyarakat, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyukseskan pilkada nanti.
Dikatakannya, hal-hal berkaitan dengan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2020 ini, tentunya FKUB turut mendukung untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
FKUB sudah melakukan beberapa langkah yang salah satunya secara intens pengurus FKUB dan anggota yang terdiri dari berbagai tokoh agama yang ada di Kabupaten Kapuas, telah bersama-sama menjaga umat, agar tidak mendorong hal-hal yang berbau SARA demi ketenangan, kedamaian dan kelancaran Pilkada 2020.
FKUB Kapuas terus menjaga keamanan dan toleransi antar umat beragama dan dalam beberapa waktu yang lalu FKUB telah melaksanakan dialog antarumat beragama. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan tokoh-tokoh agama dan bersepakat bahwa tokoh-tokoh akan memberikan penjelasan kepada masyarakat dan umatnya masing-masing agar selama pilkada berlangsung, tidak sama sekali mendorong kepada hal-hal yang berbau SARA.
Masyumi mengingatkan kepada masyarakat di tengah Pilkada ini, untuk harus berjaga-jaga dengan menaati protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.
“Tetap berjaga-jaga dan jadikan pilkada ini pilkada yang bersih, sehat serta selamat,” demikian Masyumi Rivai.
Baca juga: Gugus Tugas COVID-19 Kapuas susun regulasi 'New Normal'
Baca juga: Bansos wilayah hulu Kapuas masih minim
Baca juga: DPRD Kapuas terima kunjungan kerja Komisi I DPRD Tapin