Sampit (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diingatkan mematangkan persiapan secara teliti di sisa waktu menjelang pemilu kepala daerah pada 9 Desember 2020.
"Berbagai kekurangan dan kendala yang terjadi saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019, harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi saat pilkada nanti. Makanya semuanya harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan lebih teliti," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Parimus di Sampit, Selasa.
Kekurangan surat suara jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan dampak parah. Jika surat suara tidak mencukupi maka yang akan dirugikan adalah masyarakat karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi tersebut.
KPU harus mengantisipasi kemungkinan banyaknya warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), padahal cadangan surat suara ditetapkan hanya 2,5 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut.
KPU dan jajarannya juga diminta meningkatkan sosialisasi dengan memaksimalkan waktu yang tersisa. Harapannya agar masyarakat sadar dan antusias menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih menjadi meningkat.
KPU juga diharapkan menindaklanjuti informasi dari Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang baru saja berkeliling ke sejumlah desa dan menemukan fakta bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui akan ada pilkada.
Hal ini cukup memprihatinkan karena ternyata masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi. Ini harus disikapi oleh KPU bersama pemerintah daerah dengan menggencarkan sosialisasi ke seluruh wilayah dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara nanti.
Baca juga: Pasien terus bertambah, Kotim wacanakan isolasi mandiri OTG
Terkait pengawasan, Parimus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas secara profesional. Pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah munculnya kecurangan yang dinilai rawan terjadi.
Parimus menegaskan, pilkada tidak boleh ada kecurangan, intimidasi serta intervensi dari siapapun. Semua pihak diminta mendukung pelaksanaan pilkada yang aman, damai, jujur, adil dan sehat.
Penyelenggara pilkada harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kekurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Sementara itu semua pihak, termasuk masyarakat diharapkan juga ikut mendukung pelaksanaan pilkada di setiap tahapannya.
"Hal penting lainnya adalah bagaimana supaya protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik. Pelaksanaan pilkada jangan sampai menimbulkan klaster baru penularan COVID-19," demikian Parimus.
Baca juga: Masyarakat pedalaman Kotim belum tahu pilkada, Korpri diminta bantu sosialisasi
"Berbagai kekurangan dan kendala yang terjadi saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019, harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi saat pilkada nanti. Makanya semuanya harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan lebih teliti," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Parimus di Sampit, Selasa.
Kekurangan surat suara jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan dampak parah. Jika surat suara tidak mencukupi maka yang akan dirugikan adalah masyarakat karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi tersebut.
KPU harus mengantisipasi kemungkinan banyaknya warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), padahal cadangan surat suara ditetapkan hanya 2,5 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut.
KPU dan jajarannya juga diminta meningkatkan sosialisasi dengan memaksimalkan waktu yang tersisa. Harapannya agar masyarakat sadar dan antusias menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih menjadi meningkat.
KPU juga diharapkan menindaklanjuti informasi dari Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang baru saja berkeliling ke sejumlah desa dan menemukan fakta bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui akan ada pilkada.
Hal ini cukup memprihatinkan karena ternyata masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi. Ini harus disikapi oleh KPU bersama pemerintah daerah dengan menggencarkan sosialisasi ke seluruh wilayah dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara nanti.
Baca juga: Pasien terus bertambah, Kotim wacanakan isolasi mandiri OTG
Terkait pengawasan, Parimus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas secara profesional. Pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah munculnya kecurangan yang dinilai rawan terjadi.
Parimus menegaskan, pilkada tidak boleh ada kecurangan, intimidasi serta intervensi dari siapapun. Semua pihak diminta mendukung pelaksanaan pilkada yang aman, damai, jujur, adil dan sehat.
Penyelenggara pilkada harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kekurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Sementara itu semua pihak, termasuk masyarakat diharapkan juga ikut mendukung pelaksanaan pilkada di setiap tahapannya.
"Hal penting lainnya adalah bagaimana supaya protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik. Pelaksanaan pilkada jangan sampai menimbulkan klaster baru penularan COVID-19," demikian Parimus.
Baca juga: Masyarakat pedalaman Kotim belum tahu pilkada, Korpri diminta bantu sosialisasi