Jakarta (ANTARA) - Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Ujang Solihin Sidik, mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia di masa pandemi.
"Di tahun 2021 ini kami ingin pengelolaan sampah menjadi pendorong ekonomi. Data BPS 2020 menunjukkan bahwa sektor pengelolaan sampah tumbuh positif saat pandemi, berbeda dengan sektor-sektor utama yang terpukul," kata Ujang dalam jumpa media daring, Kamis.
"Ini adalah momentum penting selama pandemi, kalau ternyata sektor ini saatnya jadi penggerak roda ekonomi nasional dan lebih cepat akselerasinya," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa pemerintah melalui kementeriannya sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan, dan berfokus pada kampanye, edukasi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik, serta memilah sampah sesuai kategorinya (organik/nonorganik) agar lebih mudah untuk didaur ulang.
Baca juga: Pasutri ini gelar resepsi di tempat sampah
Ujang tak menampik bahwa isu sampah masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Ia menyebutkan, dalam satu tahun, Indonesia memiliki sekitar 67,8 juta ton sampah dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Salah satu pendekatan yang harus dikembangkan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dengan pendekatan circular economy (ekonomi melingkar). Pendekatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, namun berbagai pihak harus terlibat; termasuk produsen, pemerintah, dan masyarakat.
"Yang bisa dilakukan masyarakat adalah memilah sampah mereka. Ketika kita berbicara soal kompos, soal zero-waste, semua berawal dari pemilahan. Terutama untuk daur ulang, pemilahannya harus lebih baik," kata Ujang.
Baca juga: Legislator Kotim ini soroti kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kota
Kementerian LHK sebelumnya menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100 persen. Ditetapkan pula target masyarakat memilah sampah mencapai 50 persen untuk semua jenis sampah plastik.
Ujang melanjutkan, pemerintah juga tengah membuat peta jalan (roadmap) yang merupakan kerja sama dari berbagai kementerian untuk secara bertahap mendorong pengelolaan sampah agar bisa mendorong perekonomian.
"Pemerintah sedang memperbaiki kekurangannya terutama di konteks pengumpulan dan pemilahan sampah agar daya serap semakin tinggi," kata Ujang.
"Ke depan, kami udah susun (roadmap) bersama Kementeria Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri. Ini untuk membantu serapan (barang) daur ulang dan pemenuhan bahan bakunya 100 persen dalam negeri agar tidak impor," pungkasnya.
Baca juga: Program prioritas terbesar DLH Sukamara di sektor pengelolaan sampah
Baca juga: TPS samping Stadion Batuah dialihkan, warga diminta tidak buang sampah sembarangan
Baca juga: Retribusi pelayanan persampahan DLHKP Gumas capai ratusan juta rupiah
"Di tahun 2021 ini kami ingin pengelolaan sampah menjadi pendorong ekonomi. Data BPS 2020 menunjukkan bahwa sektor pengelolaan sampah tumbuh positif saat pandemi, berbeda dengan sektor-sektor utama yang terpukul," kata Ujang dalam jumpa media daring, Kamis.
"Ini adalah momentum penting selama pandemi, kalau ternyata sektor ini saatnya jadi penggerak roda ekonomi nasional dan lebih cepat akselerasinya," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa pemerintah melalui kementeriannya sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan, dan berfokus pada kampanye, edukasi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik, serta memilah sampah sesuai kategorinya (organik/nonorganik) agar lebih mudah untuk didaur ulang.
Baca juga: Pasutri ini gelar resepsi di tempat sampah
Ujang tak menampik bahwa isu sampah masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Ia menyebutkan, dalam satu tahun, Indonesia memiliki sekitar 67,8 juta ton sampah dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Salah satu pendekatan yang harus dikembangkan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dengan pendekatan circular economy (ekonomi melingkar). Pendekatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, namun berbagai pihak harus terlibat; termasuk produsen, pemerintah, dan masyarakat.
"Yang bisa dilakukan masyarakat adalah memilah sampah mereka. Ketika kita berbicara soal kompos, soal zero-waste, semua berawal dari pemilahan. Terutama untuk daur ulang, pemilahannya harus lebih baik," kata Ujang.
Baca juga: Legislator Kotim ini soroti kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kota
Kementerian LHK sebelumnya menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100 persen. Ditetapkan pula target masyarakat memilah sampah mencapai 50 persen untuk semua jenis sampah plastik.
Ujang melanjutkan, pemerintah juga tengah membuat peta jalan (roadmap) yang merupakan kerja sama dari berbagai kementerian untuk secara bertahap mendorong pengelolaan sampah agar bisa mendorong perekonomian.
"Pemerintah sedang memperbaiki kekurangannya terutama di konteks pengumpulan dan pemilahan sampah agar daya serap semakin tinggi," kata Ujang.
"Ke depan, kami udah susun (roadmap) bersama Kementeria Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri. Ini untuk membantu serapan (barang) daur ulang dan pemenuhan bahan bakunya 100 persen dalam negeri agar tidak impor," pungkasnya.
Baca juga: Program prioritas terbesar DLH Sukamara di sektor pengelolaan sampah
Baca juga: TPS samping Stadion Batuah dialihkan, warga diminta tidak buang sampah sembarangan
Baca juga: Retribusi pelayanan persampahan DLHKP Gumas capai ratusan juta rupiah