Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bersama pemangku kepentingan lainnya di wilayah setempat, meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan di lapangan.
Untuk itu diharapkan adanya sinergi antar lini, termasuk dinas terkait bersama BBPOM di Palangka Raya dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis.
"Diantaranya melalui kegiatan yang bersifat preventif maupun memberdayakan masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri," terangnya.
Hal itu ia sampaikan saat membuka forum group discussion (FGD) terkait persepsi lintas sektor terhadap pelaksanaan layanan publik dan program BPOM. FGD bertujuan mendapatkan masukan terkait penerapan standar pelayanan BBPOM, guna meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Palangka Raya.
Salah satu bentuk komitmen pemprov untuk bersinergi dengan BBPOM, yakni dalam rangka implementasi Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan, Gubernur Kalteng telah mengeluarkan instruksi nomor: 188.5/300/Huk tanggal 20 April 2017 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
Ia menyampaikan, terbitnya Instruksi Gubernur tersebut, maka pengawasan obat dan makanan juga menjadi prioritas pembangunan di Kalteng. Didalamnya tentu juga meliputi pengalokasian anggaran dan diharapkan meringankan sekaligus memperkuat tugas BBPOM.
"Kami juga meminta kepada BBPOM di Palangka Raya terus meningkatkan upaya pembinaan dan edukasi, khususnya kepada para pelaku UMKM di bidang obat dan makanan, serta terkait pembinaan program Pasar Aman Pangan dan Sekolah Aman Pangan," pintanya.
Sementara itu Kepala BBPOM Palangka Raya Leonard Duma dalam laporannya menyampaikan, melalui kegiatan tersebut diharapkan diperoleh masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.
"Untuk peningkatan pelayanan publik dan kesesuaian program dan kegiatan yang dikaitkan dengan arah kebijakan program pembangunan kesehatan, mhususnya terkait pembinaan, pengawasan obat dan makanan di Kalteng,” ungkapnya.
Untuk itu diharapkan adanya sinergi antar lini, termasuk dinas terkait bersama BBPOM di Palangka Raya dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis.
"Diantaranya melalui kegiatan yang bersifat preventif maupun memberdayakan masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri," terangnya.
Hal itu ia sampaikan saat membuka forum group discussion (FGD) terkait persepsi lintas sektor terhadap pelaksanaan layanan publik dan program BPOM. FGD bertujuan mendapatkan masukan terkait penerapan standar pelayanan BBPOM, guna meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Palangka Raya.
Salah satu bentuk komitmen pemprov untuk bersinergi dengan BBPOM, yakni dalam rangka implementasi Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan, Gubernur Kalteng telah mengeluarkan instruksi nomor: 188.5/300/Huk tanggal 20 April 2017 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
Ia menyampaikan, terbitnya Instruksi Gubernur tersebut, maka pengawasan obat dan makanan juga menjadi prioritas pembangunan di Kalteng. Didalamnya tentu juga meliputi pengalokasian anggaran dan diharapkan meringankan sekaligus memperkuat tugas BBPOM.
"Kami juga meminta kepada BBPOM di Palangka Raya terus meningkatkan upaya pembinaan dan edukasi, khususnya kepada para pelaku UMKM di bidang obat dan makanan, serta terkait pembinaan program Pasar Aman Pangan dan Sekolah Aman Pangan," pintanya.
Sementara itu Kepala BBPOM Palangka Raya Leonard Duma dalam laporannya menyampaikan, melalui kegiatan tersebut diharapkan diperoleh masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.
"Untuk peningkatan pelayanan publik dan kesesuaian program dan kegiatan yang dikaitkan dengan arah kebijakan program pembangunan kesehatan, mhususnya terkait pembinaan, pengawasan obat dan makanan di Kalteng,” ungkapnya.