Jakarta (ANTARA) - Arus Bawah Jokowi (ABJ) memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri dualisme Partai Demokrat karena Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3).
Menurut Michael, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik Partai Demokrat. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan.
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.
Baca juga: Langgar prokes, KLB Partai Demokrat dilaporkan ke Bareskrim
Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021.
Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tuturnya.
Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
Baca juga: Seorang kader Demokrat mengaku dijanjikan Rp100 juta untuk ikut KLB
"Apalagi, Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.
Terlebih, ujarnya, Jokowi sangat menghormati figur Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa. Publik masih ingat saat peringatan Proklamasi beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di Istana," ucapnya.
Baca juga: Politisi Demokrat versi KLB bantah ada imbalan Rp100 juta untuk kader
Michael menilai sikap diam Jokowi terkait kemelut di Partai Demokrat sangat tepat.
"Pak Jokowi akan mengakhiri masa periode terakhir. Pak Jokowi tidak ada kepentingan khusus. Sikap diam Pak Jokowi tepat. Pertemuan di istana itu menunjukkan rasa hormat Pak Jokowi kepada Pak Habibie, Ibu Megawati, dan Pak SBY, sebagai pendahulu. Selain menjunjung tinggi demokrasi, Pak Jokowi pun menjaga tata krama. Sekali lagi, bukan tipikal Pak Jokowi merusak demokrasi," kata Michael.
Sebelumnya terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Sejumlah kader Demokrat dan mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
Baca juga: AHY akan maafkan Moeldoko jika akui ambil paksa PD
Baca juga: AHY: Ketua-ketua DPD Partai Demokrat sepakat KLB melanggar hukum
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3).
Menurut Michael, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik Partai Demokrat. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan.
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.
Baca juga: Langgar prokes, KLB Partai Demokrat dilaporkan ke Bareskrim
Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021.
Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tuturnya.
Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
Baca juga: Seorang kader Demokrat mengaku dijanjikan Rp100 juta untuk ikut KLB
"Apalagi, Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.
Terlebih, ujarnya, Jokowi sangat menghormati figur Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa. Publik masih ingat saat peringatan Proklamasi beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di Istana," ucapnya.
Baca juga: Politisi Demokrat versi KLB bantah ada imbalan Rp100 juta untuk kader
Michael menilai sikap diam Jokowi terkait kemelut di Partai Demokrat sangat tepat.
"Pak Jokowi akan mengakhiri masa periode terakhir. Pak Jokowi tidak ada kepentingan khusus. Sikap diam Pak Jokowi tepat. Pertemuan di istana itu menunjukkan rasa hormat Pak Jokowi kepada Pak Habibie, Ibu Megawati, dan Pak SBY, sebagai pendahulu. Selain menjunjung tinggi demokrasi, Pak Jokowi pun menjaga tata krama. Sekali lagi, bukan tipikal Pak Jokowi merusak demokrasi," kata Michael.
Sebelumnya terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Sejumlah kader Demokrat dan mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
Baca juga: AHY akan maafkan Moeldoko jika akui ambil paksa PD
Baca juga: AHY: Ketua-ketua DPD Partai Demokrat sepakat KLB melanggar hukum