Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengatakan pertumbuhan ekonomi provinsi setempat hingga saat ini masih dalam kondisi cukup baik, yakni hampir menyamai pertumbuhan nasional atau hanya sedikit di bawah nasional.
"Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III 2024 terhadap triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,64 persen (y-on-y), sedikit di bawah angka nasional yang tumbuh 4,95 persen (y-on-y)," kata Edy Pratowo dalam paparannya di kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng di Palangka Raya, Selasa.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Adapun berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pada 2025 target pertumbuhan ekonomi secara nasional adalah 8 persen.
Pemprov Kalteng pun menyatakan dukungannya dalam mencapai target tersebut. Sejumlah upaya nyata yang dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalteng, di antaranya menggali potensi wilayah dan memasukkannya ke dalam RPJMD.
Kemudian, lanjut Edy menjelaskan, melakukan penataan sektor perizinan agar sesuai standar biaya, waktu, dan syarat, serta tersedia RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) berbasis digital untuk memudahkan perizinan.
Selanjutnya melakukan penataan pendapatan daerah dengan berdasarkan data potensi sehingga tidak ada kebocoran, memastikan belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien, memastikan realisasi APBD sesuai dengan target bulanan yang ditetapkan, hingga mengalokasikan dan membelanjakan belanja modal dan belanja barang/jasa yang diorientasikan untuk belanja padat karya dan belanja modal infrastruktur.
Baca juga: Pemprov resmikan gedung Kwarda dukung kemajuan Pramuka di Kalimantan Tengah
Saat ini Kalteng masuk peringkat ke-8 provinsi inflasi terendah, dengan angka inflasi 1,02 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi untuk wilayah Kalimantan terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2.01 persen.
"Pemprov Kalteng telah menetapkan strategi kebijakan 4K dalam penanganan inflasi, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan stok, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif," ujar Edy.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemprov Kalteng juga melakukan sembilan upaya lainnya, seperti pemantauan harga stok untuk memastikan ketersediaan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
Selain itu melakukan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni menambahkan, kegiatan ini bertujuan menggali, menghimpun data dan informasi tentang pengendalian inflasi daerah pada kabupaten/kota se-Kalteng, serta sebagai bahan untuk menyusun dan menyelaraskan strategi dan rencana kerja sama TPID di Kalteng.
"Melalui upaya ini bersama-sama dapat menjaga kestabilan harga, distribusi dan stok barang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025," tuturnya.
Baca juga: Pramuka Kalteng siapkan generasi muda adaptif era digital
Baca juga: Berikut besaran UMP dan UMSP Kalteng tahun 2025
Baca juga: Dukung pembiayaan produktif, Bank Kalteng salurkan kredit Rp100 miliar ke MNC Leasing
