Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Halikinnor rencananya segera bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas program tol laut, khususnya terkait pengerukan alur Sungai Mentaya.
"Tanggal 7 April rencananya saya akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Dirjen-nya. Kami akan mengumpulkan pemilik perusahaan sawit. Ini terkait rencananya pengerukan alur Sungai Mentaya untuk membikin tol laut supaya tonase kapal yang bisa lebih besar," kata Halikinnor saat kunjungan kerja di Kecamatan Parenggean, Minggu.
Seperti diketahui, Kotawaringin Timur saat ini masuk program pemerintah pusat dalam 'master plan' percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk koridor Kalimantan, sehingga setiap tahun akan dilakukan pengembangan terhadap pelabuhan yang ada.
Potensi sektor kepelabuhanan Kotawaringin Timur sangat besar, bahkan daerah ini disebut-sebut sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah. Sayangnya, laju peningkatan sektor kepelabuhanan terhambat oleh pendangkalan alur Sungai Mentaya yang kondisinya semakin parah.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan, pendangkalan muara dan alur Sungai Mentaya semakin parah dan dirasakan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas kapal barang dan penumpang karena harus menunggu air pasang.
Lalu lintas transportasi air di Sungai Mentaya cukup padat, khususnya barang dan penumpang di Pelabuhan Sampit. Pelabuhan ini bahkan menjadi pintu gerbang terbesar ekspor dan impor di Kalimantan Tengah.
Pendangkalan alur yang semakin parah membuat lalu lintas kapal sangat tergantung kondisi pasang surut sungai. Kapal hanya bisa masuk ke alur ketika sungai sedang pasang. Nakhoda harus pintar-pintar memanfaatkan kondisi karena jika terlambat maka kapal tidak akan bisa keluar atau masuk, sehingga harus tertahan di muara.
Kedalaman Sungai Mentaya saat ini sekitar minus 4 meter LWS (Low Water Spring) atau air pasang terendah. Dengan kedalaman tersebut, maksimal kapal kargo yang bisa masuk adalah sekitar 3000 DWT (Dead Weight Tonnage) dan untuk tongkang sekitar 5000 DWT.
Pengerukan alur terakhir dilakukan Juni 2015 lalu oleh Kementerian Perhubungan dengan mengucurkan dana APBN sekitar Rp34 miliar. Dana itu digunakan untuk mengeruk sekitar 500.000 meter kubik lumpur di ambang luar sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar 60 meter dan kedalaman antara empat hingga lima meter.
Selain di muara, masih ada pendangkalan di alur dalam yakni dua titik di depan Pos TNI AL dan kawasan Serambut. Dua titik pendangkalan ini juga diusulkan untuk dikeruk agar lalu lintas kapal makin lancar.
"Mudah-mudahan ini membuahkan hasil sehingga berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah. Dalam pertemuan dengan para 'bigboss' (pemilik) perusahaan sawit, saya juga akan sampaikan agar program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) mereka disinergikan dengan program pemerintah sehingga membawa dampak besar terhadap masyarakat dan kemajuan daerah," demikian Halikinnor.
Baca juga: Operator seluler bantu kelancaran ujian sekolah di Kotim
Program tol laut oleh pemerintah pusat yang kemudian disambut dengan munculnya wacana tol sungai, sudah mengemuka beberapa tahun terakhir. Selain untuk meningkatkan pemasukan daerah, tol sungai diharapkan sekaligus menjadi solusi peningkatan pelayanan di alur Sungai Mentaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotawaringin Timur, Ramadansyah mengatakan, melalui program ini, investor diarahkan menggunakan dana mereka untuk mengeruk sejumlah titik dangkal di alur Sungai Mentaya.
Investor dan BUMD nantinya diberi kewenangan untuk memberlakukan pungutan terhadap kapal-kapal yang masuk, seperti halnya pungutan ketika mobil masuk ke jalan tol. Dengan begitu akan ada pemasukan bagi daerah, serta dampak positif ikutan dari meningkatnya kegiatan ekonomi melalui sektor kepelabuhanan.
Di sisi lain, kata Ramadansyah, ini juga harus diantisipasi dengan menyiapkan jalan yang memadai karena otomatis frekuensi angkutan di darat juga semakin besar. Makanya pemerintah daerah juga membuka jalur alternatif menuju Pelabuhan Bagendang.
Menurutnya, pola ini sudah diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan yakni lalu lintas di Sungai Barito. Kini lalu lintas kapal di alur Barito menjadi lancar dan membawa dampak positif terhadap perekonomian.
"Calon investor 'tol sungai' itu ada di Surabaya. Informasinya kemarin mereka sudah menerima surat persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan riset itu. Risetnya memerlukan waktu lama karena harus sangat teliti lantaran pengerukan sungai itu tidak bisa sembarangan agar tidak erosi. Konsultan mereka dari Belanda," demikian Ramadansyah.
Baca juga: Komunitas sepeda ikut promosikan pariwisata Kotim
Baca juga: Legislator apresiasi komitmen KNPI Kotim bantu pelestarian kebudayaan daerah
Baca juga: Bunda PAUD Kotim berperan penting mendukung generasi berkualitas