Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menemui Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk membahas upaya BPJS Kesehatan mengoptimalkan program donasi iuran JKN-KIS dengan skema crowdfunding.
Optimalisasi ini sebagai salah satu upaya membantu pembiayaan iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3.
Melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan telah memiliki program donasi dan crowdfunding sejak 2015.
Artinya, katanya, program tersebut sudah berjalan cukup lama hingga saat ini dalam membantu sejumlah peserta JKN-KIS yang memiliki keterbatasan finansial untuk membayar iuran kepesertaannya.
Baca juga: BPJS Kesehatan ajak masyarakat sampaikan aspirasi melalui 'BPJS Mendengar'
"Kami terus mengupayakan langkah donasi ini sebagai salah satu alternatif dan inovasi pendanaan, khususnya bagi peserta JKN-KIS segmen peserta mandiri yang tidak mampu dan tidak masuk ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). Nantinya, kami akan mengupayakan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan finansial untuk ikut membantu peserta JKN-KIS dalam membayarkan iuran kepesertaannya melalui program donasi ini," kata dia.
Pihaknya juga secara intens mendorong keterlibatan pemberi kerja, peserta, dan berbagai pihak lainnya untuk turut berkontribusi, mendukung Program JKN-KIS dengan cara mendaftarkan dan membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS.
Hal tersebut juga sebagai bentuk implementasi dari sistem gotong royong yang diterapkan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Baca juga: Berikut Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan yang dilantik Presiden
"Kami akan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif, dengan harapan masyarakat yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Begitu juga kami akan melibatkan lembaga amal seperti Baznas untuk ikut berpartisipasi dalam program donasi dan crowdfunding BPJS Kesehatan," kata Ghufron.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah melalui Wakil Presiden dalam menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya program donasi dan crowdfunding sehingga dapat membantu meringankan peserta JKN-KIS yang kurang mampu dan tidak terdaftar sebagai peserta PBI.
Baca juga: Layani masyarakat umum, Klinik Bersalin Polda Kalteng jalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan
Baca juga: Legislator dorong Pemda Kapuas alokasikan kekurangan anggaran BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya nyatakan tak ada gagal bayar klaim
Optimalisasi ini sebagai salah satu upaya membantu pembiayaan iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3.
Melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan telah memiliki program donasi dan crowdfunding sejak 2015.
Artinya, katanya, program tersebut sudah berjalan cukup lama hingga saat ini dalam membantu sejumlah peserta JKN-KIS yang memiliki keterbatasan finansial untuk membayar iuran kepesertaannya.
Baca juga: BPJS Kesehatan ajak masyarakat sampaikan aspirasi melalui 'BPJS Mendengar'
"Kami terus mengupayakan langkah donasi ini sebagai salah satu alternatif dan inovasi pendanaan, khususnya bagi peserta JKN-KIS segmen peserta mandiri yang tidak mampu dan tidak masuk ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). Nantinya, kami akan mengupayakan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan finansial untuk ikut membantu peserta JKN-KIS dalam membayarkan iuran kepesertaannya melalui program donasi ini," kata dia.
Pihaknya juga secara intens mendorong keterlibatan pemberi kerja, peserta, dan berbagai pihak lainnya untuk turut berkontribusi, mendukung Program JKN-KIS dengan cara mendaftarkan dan membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS.
Hal tersebut juga sebagai bentuk implementasi dari sistem gotong royong yang diterapkan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Baca juga: Berikut Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan yang dilantik Presiden
"Kami akan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif, dengan harapan masyarakat yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Begitu juga kami akan melibatkan lembaga amal seperti Baznas untuk ikut berpartisipasi dalam program donasi dan crowdfunding BPJS Kesehatan," kata Ghufron.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah melalui Wakil Presiden dalam menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya program donasi dan crowdfunding sehingga dapat membantu meringankan peserta JKN-KIS yang kurang mampu dan tidak terdaftar sebagai peserta PBI.
Baca juga: Layani masyarakat umum, Klinik Bersalin Polda Kalteng jalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan
Baca juga: Legislator dorong Pemda Kapuas alokasikan kekurangan anggaran BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya nyatakan tak ada gagal bayar klaim