Kuala Pembuang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Bejo Riyanto meminta kepada pemerintah kabupaten setempat melibatkan lembaga legislatif dalam menyelesaikan segala konflik maupun permasalahan yang ada di Bumi Gawi Hantantiring ini.
“Kami minta agar pemkab bisa melibatkan kami jika ada suatu permasalahan seperti halnya jika ada sengketa dengan pihak ketiga. Supaya kita bisa sama-sama dan berkolaborasi untuk mencari jalan keluar,” kata Bejo di Kuala Pembuang, Kamis.
Ia mengatakan, hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian pihaknya pada saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.
Menurut dia, selama ini pihaknya merasa jarang sekali dilibatkan jika Pemkab Seruyan mempunyai suatu permasalahan ataupun sengketa-sengketa masyarakat dengan pihak ketiga di lapangan yang harus diselesaikan.
Jika ada sinergitas antara lembaga legislatif dengan eksekutif, maka upaya mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah.
Baca juga: BPBD Seruyan tambah jumlah perahu bermesin untuk tangani karhutla
“Seperti halnya dalam menindak lanjuti masalah LHP BPK itu, pada saat pembahasan ini melibatkan DPRD. Tapi dalam prosesnya bila terjadi permasalahan kita tidak dilibatkan, sehingga kadang-kadang kami tidak tahu. Kami berharap ada komunikasi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif ke depannya,” harapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan bahwa dirinya meyakini jika ada konflik yang diselesaikan dengan bersama-sama oleh eksekutif maupun legislatif maka akan berdampak baik terhadap upaya menyelesaikannya.
Selain melibatkan pihak legislatif untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat, instansi lain seperti TNI, Polri serta Kejaksaan juga harus dilibatkan agar permasalahan tersebut benar-benar diatasi dengan asas keadilan.
“Maka dari itu, saya sangat berharap agar kita bisa dilibatkan dalam permasalahan yang ada sehingga konflik tersebut bisa kita carikan jalan keluarnya secara bersama,” demikian Bejo.
Baca juga: Legislator sebut Hanau memerlukan penyuluh perikanan
“Kami minta agar pemkab bisa melibatkan kami jika ada suatu permasalahan seperti halnya jika ada sengketa dengan pihak ketiga. Supaya kita bisa sama-sama dan berkolaborasi untuk mencari jalan keluar,” kata Bejo di Kuala Pembuang, Kamis.
Ia mengatakan, hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian pihaknya pada saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.
Menurut dia, selama ini pihaknya merasa jarang sekali dilibatkan jika Pemkab Seruyan mempunyai suatu permasalahan ataupun sengketa-sengketa masyarakat dengan pihak ketiga di lapangan yang harus diselesaikan.
Jika ada sinergitas antara lembaga legislatif dengan eksekutif, maka upaya mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah.
Baca juga: BPBD Seruyan tambah jumlah perahu bermesin untuk tangani karhutla
“Seperti halnya dalam menindak lanjuti masalah LHP BPK itu, pada saat pembahasan ini melibatkan DPRD. Tapi dalam prosesnya bila terjadi permasalahan kita tidak dilibatkan, sehingga kadang-kadang kami tidak tahu. Kami berharap ada komunikasi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif ke depannya,” harapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan bahwa dirinya meyakini jika ada konflik yang diselesaikan dengan bersama-sama oleh eksekutif maupun legislatif maka akan berdampak baik terhadap upaya menyelesaikannya.
Selain melibatkan pihak legislatif untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat, instansi lain seperti TNI, Polri serta Kejaksaan juga harus dilibatkan agar permasalahan tersebut benar-benar diatasi dengan asas keadilan.
“Maka dari itu, saya sangat berharap agar kita bisa dilibatkan dalam permasalahan yang ada sehingga konflik tersebut bisa kita carikan jalan keluarnya secara bersama,” demikian Bejo.
Baca juga: Legislator sebut Hanau memerlukan penyuluh perikanan