Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP Perindo dan Hanura DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah di wilayah setempat, agar lebih memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah karena mampu menggerakkan perekonomian, khususnya di saat pandemi COVID-19.
Perhatian lebih itu juga bertujuan membuat usaha yang sedang digeluti UMKM tetap berlangsung dengan baik, kata Juru Bicara Fraksi Gabungan DPRD Kalteng Sirajul Rahman di Palangka Raya, kemarin.
"Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi memberikan penjelasan apa saja yang telah dilakukan dalam memperdayakan UMKM di daerah ini," ucapnya.
Selain masalah UMKM, pihaknya juga menyoroti sektor pendidikan yang selama ini masih perlu perhatian lebih. Di mana hal yang perlu diperhatikan yakni, anggaran operasional satuan pendidikan, kekurangan guru, kekurangan ruang kelas, kurangnya koleksi buku-buku di perpustakaan, kelengkapan laboratorium sekolah, serta tunjangan kinerja perlu ada peningkatan.
Sirajul mengatakan, sejak Sekolah menengah atas negeri (SMAN) dilimpahkan ke Pemprov, banyak bangunan sekolah terbengkalai, sarana dan prasarana pun bahkan semakin berkurang, jalan transportasi menuju sekolah tidak ada pemeliharaan, termasuk gaji para honorer.
"Melihat kondisi dan berbagai permasalahan itu, kami dari Fraksi Gabungan mengusulkan agar pengelolaan SMAN dikembalikan saja ke pemerintah kabupaten/kota," beber dia.
Anggota DPRD Kalteng ini juga menyebut bidang tenaga kerja dan transmigrasi, perlu diperhatikan pemerintah daerah di provinsi ini. Di mana Balai Latihan Kerja harus lebih dioptimalkan untuk memberikan latihan dan keterampilan bagi para pencari kerja, sehingga menghasilkan SDM siap kerja sesuai kebutuhan di wilayah ini.
"Pemanfaatan lahan dan peningkatan produktifitas serta pembinaan warga transmigrasi, harus dilakukan secara berkelanjutan agar warga transmigrasi dapat hidup layak," demikian Sirajul.
Perhatian lebih itu juga bertujuan membuat usaha yang sedang digeluti UMKM tetap berlangsung dengan baik, kata Juru Bicara Fraksi Gabungan DPRD Kalteng Sirajul Rahman di Palangka Raya, kemarin.
"Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi memberikan penjelasan apa saja yang telah dilakukan dalam memperdayakan UMKM di daerah ini," ucapnya.
Selain masalah UMKM, pihaknya juga menyoroti sektor pendidikan yang selama ini masih perlu perhatian lebih. Di mana hal yang perlu diperhatikan yakni, anggaran operasional satuan pendidikan, kekurangan guru, kekurangan ruang kelas, kurangnya koleksi buku-buku di perpustakaan, kelengkapan laboratorium sekolah, serta tunjangan kinerja perlu ada peningkatan.
Sirajul mengatakan, sejak Sekolah menengah atas negeri (SMAN) dilimpahkan ke Pemprov, banyak bangunan sekolah terbengkalai, sarana dan prasarana pun bahkan semakin berkurang, jalan transportasi menuju sekolah tidak ada pemeliharaan, termasuk gaji para honorer.
"Melihat kondisi dan berbagai permasalahan itu, kami dari Fraksi Gabungan mengusulkan agar pengelolaan SMAN dikembalikan saja ke pemerintah kabupaten/kota," beber dia.
Anggota DPRD Kalteng ini juga menyebut bidang tenaga kerja dan transmigrasi, perlu diperhatikan pemerintah daerah di provinsi ini. Di mana Balai Latihan Kerja harus lebih dioptimalkan untuk memberikan latihan dan keterampilan bagi para pencari kerja, sehingga menghasilkan SDM siap kerja sesuai kebutuhan di wilayah ini.
"Pemanfaatan lahan dan peningkatan produktifitas serta pembinaan warga transmigrasi, harus dilakukan secara berkelanjutan agar warga transmigrasi dapat hidup layak," demikian Sirajul.