Pulang Pisau (ANTARA) - Staf Khusus Pengawasan Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pulang Pisau Sapri Junjung meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus mengejar target penyerapan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat.
“Ini harus menjadi perhatian bagi OPD agar penyerapan anggaran bisa mencapai target yang telah ditentukan,” ucap Sapri di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Sapri, penyerapan anggaran saat ini mulai mengalami kenaikan dengan adanya OPD yang sudah melakukan percepatan lelang kegiatan. Diharapkan pencapaian belanja modal dan penyerapan anggaran pada Agustus ini bisa mencapai 50 persen.
Untuk mempercepat penyerapan itu, proses pencairan berbagai kegiatan harus dilakukan tanpa menunda-nunda.
Sapri yang juga Kepala Inspektorat setempat mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran hingga Juli realisasi penyerapan anggaran pemerintah setempat berada pada angka 39,32 persen.
Meski masih jauh dari target yang diharapkan, namun Kabupaten Pulang Pisau menempati posisi lima se Kalimantan Tengah dalam penyerapan anggaran per 31 Juli 2021.
“Kondisi dan situasi serta kendala yang dihadapi setiap daerah berbeda. Media juga diharapkan ikut memantau agar target penyerapan anggaran bisa terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh masing-masing OPD,” ucap Sapri.
Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta juga mengungkapkan bahwa kebiasaan masih rendahnya serapan anggaran di setiap OPD, disebabkan dibiarkannya kegiatan tertunda atau sengaja ditunda dan tidak dijalankan sesuai dengan progress yang telah dijadwalkan.
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau tidak bayarkan TPP untuk guru tiga kategori ini
Program kegiatan yang menumpuk ini dipastikan berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak juga pada kualitas pembangunan.
Selain itu, terang Tony Harisinta, hal yang sering terjadi adalah terkait proses pengambilan uang muka bagi rekanan sebesar 30 persen memakan yang waktu lama. Hal ini juga disebabkan lemahnya pengawasan di masing-masing OPD.
Diharapkan OPD yang memiliki anggaran besar dapat mempercepat pelaksanaan program kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat lebih ditingkatkan.
Tony Harisnta mengajak media massa agar bersama-sama ikut memantau. Jangan hanya melihat kondisi fisik di lapangan, tetapi juga dipantau kemajuan fisik serta serapan anggaran di masing-masing OPD.
Menurutnya, semua ini demi terwujudnya pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera.
Baca juga: Pengisian formasi guru di Pulang Pisau dibagi tiga tahap
“Ini harus menjadi perhatian bagi OPD agar penyerapan anggaran bisa mencapai target yang telah ditentukan,” ucap Sapri di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Sapri, penyerapan anggaran saat ini mulai mengalami kenaikan dengan adanya OPD yang sudah melakukan percepatan lelang kegiatan. Diharapkan pencapaian belanja modal dan penyerapan anggaran pada Agustus ini bisa mencapai 50 persen.
Untuk mempercepat penyerapan itu, proses pencairan berbagai kegiatan harus dilakukan tanpa menunda-nunda.
Sapri yang juga Kepala Inspektorat setempat mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran hingga Juli realisasi penyerapan anggaran pemerintah setempat berada pada angka 39,32 persen.
Meski masih jauh dari target yang diharapkan, namun Kabupaten Pulang Pisau menempati posisi lima se Kalimantan Tengah dalam penyerapan anggaran per 31 Juli 2021.
“Kondisi dan situasi serta kendala yang dihadapi setiap daerah berbeda. Media juga diharapkan ikut memantau agar target penyerapan anggaran bisa terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh masing-masing OPD,” ucap Sapri.
Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta juga mengungkapkan bahwa kebiasaan masih rendahnya serapan anggaran di setiap OPD, disebabkan dibiarkannya kegiatan tertunda atau sengaja ditunda dan tidak dijalankan sesuai dengan progress yang telah dijadwalkan.
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau tidak bayarkan TPP untuk guru tiga kategori ini
Program kegiatan yang menumpuk ini dipastikan berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak juga pada kualitas pembangunan.
Selain itu, terang Tony Harisinta, hal yang sering terjadi adalah terkait proses pengambilan uang muka bagi rekanan sebesar 30 persen memakan yang waktu lama. Hal ini juga disebabkan lemahnya pengawasan di masing-masing OPD.
Diharapkan OPD yang memiliki anggaran besar dapat mempercepat pelaksanaan program kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat lebih ditingkatkan.
Tony Harisnta mengajak media massa agar bersama-sama ikut memantau. Jangan hanya melihat kondisi fisik di lapangan, tetapi juga dipantau kemajuan fisik serta serapan anggaran di masing-masing OPD.
Menurutnya, semua ini demi terwujudnya pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera.
Baca juga: Pengisian formasi guru di Pulang Pisau dibagi tiga tahap