Buntok (ANTARA) - Komisi I DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten setempat membayarkan tunggakan tambahan penghasilan (tamsil) bagi ASN pada Juli 2021.
"Kami meminta pemerintah kabupaten agar membayar tamsil ASN pada Juli yang hingga kini masih belum dibayarkan tersebut," kata Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto di Buntok, Sabtu.
Hal tersebut mengingat, saat ini sudah mendekati akhir Agustus dan apabila tidak dibayarkan, maka beban pemerintah kabupaten akan bertambah karena tamsil Agustus juga sudah menunggu untuk dibayarkan.
Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah kabupaten segera membayarkan tamsil ASN tersebut, karena tambahan penghasilan ini sangat berarti bagi para pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
"Kami juga mempertanyakan kepada pemkab kenapa tamsil Juli belum dibayarkan, padahal tamsil ini sangat diperlukan ASN untuk memenuhi keperluannya sehari-hari," ucapnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan, Akhmad Akmal Husein mengatakan, TPP PNS memang masih belum dibayarkan.
Ia menjelaskan, belum dibayarkannya tamsil tersebut dikarenakan untuk semester II harus dapat persetujuan kembali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang salah satu syaratnya adalah harus sudah membayarkan insentif bagi para tenaga kesehatan.
Meskipun demikian kata dia, dirinya optimistis dalam waktu dekat akan segera terealisasi, sebab pemerintah kabupaten sudah memenuhi syarat yang ditentukan tersebut.
"Alhamdulillah kita sudah membayarkan insentif tenaga kesehatan. Jadi tinggal menunggu persetujuan Kemendagri saja lagi, yang sampai saat ini masih berproses," kata Akhmad Akmal Husein.
"Kami meminta pemerintah kabupaten agar membayar tamsil ASN pada Juli yang hingga kini masih belum dibayarkan tersebut," kata Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto di Buntok, Sabtu.
Hal tersebut mengingat, saat ini sudah mendekati akhir Agustus dan apabila tidak dibayarkan, maka beban pemerintah kabupaten akan bertambah karena tamsil Agustus juga sudah menunggu untuk dibayarkan.
Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah kabupaten segera membayarkan tamsil ASN tersebut, karena tambahan penghasilan ini sangat berarti bagi para pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
"Kami juga mempertanyakan kepada pemkab kenapa tamsil Juli belum dibayarkan, padahal tamsil ini sangat diperlukan ASN untuk memenuhi keperluannya sehari-hari," ucapnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan, Akhmad Akmal Husein mengatakan, TPP PNS memang masih belum dibayarkan.
Ia menjelaskan, belum dibayarkannya tamsil tersebut dikarenakan untuk semester II harus dapat persetujuan kembali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang salah satu syaratnya adalah harus sudah membayarkan insentif bagi para tenaga kesehatan.
Meskipun demikian kata dia, dirinya optimistis dalam waktu dekat akan segera terealisasi, sebab pemerintah kabupaten sudah memenuhi syarat yang ditentukan tersebut.
"Alhamdulillah kita sudah membayarkan insentif tenaga kesehatan. Jadi tinggal menunggu persetujuan Kemendagri saja lagi, yang sampai saat ini masih berproses," kata Akhmad Akmal Husein.