Sampit (ANTARA) - Perbaikan kerusakan jalan di sejumlah lokasi di wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diharapkan menjadi prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten karena sangat dibutuhkan masyarakat.
"Ini aspirasi masyarakat dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa dan camat dan lainnya saat kami reses. Kita sama-sama mengetahui bahwa di daerah pemilihan 5 (wilayah utara) sangat diperlukan akses jalan," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah di Sampit, Jumat.
Masalah ini juga disampaikan Juliansyah saat menjadi juru bicara anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 saat rapat paripurna penyampaian hasil reses.
Ada enam kecamatan di wilayah utara Kotawaringin Timur yakni Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Untuk menjangkau wilayah ini, diperlukan waktu tiga hingga lima jam perjalanan darat dari Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur.
Waktu tempuh bisa menjadi lebih lama jika ada jalan yang rusak sehingga menyebabkan antrean panjang. Saat musim hujan seperti sekarang, banyak jalan yang rusak parah dan menjadi kubangan lumpur karena masih banyak jalan yang belum diaspal.
Jalan poros yang melintasi enam kecamatan tersebut berstatus jalan provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan penghubung antardesa menjadikan kewenangan pemerintah kabupaten. Ada pula jalan desa yang bisa diperbaiki oleh pemerintah desa.
Baca juga: Seorang kakek di Kotim disambar buaya saat hendak mandi
Kerusakan jalan masih menjadi momok bagi masyarakat di wilayah utara, terlebih saat musim hujan seperti sekarang. Kondisi jalan yang belum memadai ini juga berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Saat reses ke Antang Kalang, kalau kami tidak menerobos melalui jalan perkebunan kelapa sawit maka kami tidak bisa sampai pulang ke Parenggean karena mobil ambles di jalan berlumpur," ujar Juliansyah yang merupakan Sekretaris Komisi II.
Politisi yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur dan DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini menegaskan, masyarakat meminta perbaikan jalan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Jika transportasi lancar, wilayah yang sedang diperjuangkan berdiri menjadi Kabupaten Kotawaringin Utara itu akan semakin maju. Perekonomian masyarakat juga diharapkan akan terus meningkat.
Baca juga: Kepedulian masyarakat Kotim tetap tinggi di tengah pandemi COVID-19
"Ini aspirasi masyarakat dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa dan camat dan lainnya saat kami reses. Kita sama-sama mengetahui bahwa di daerah pemilihan 5 (wilayah utara) sangat diperlukan akses jalan," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah di Sampit, Jumat.
Masalah ini juga disampaikan Juliansyah saat menjadi juru bicara anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 saat rapat paripurna penyampaian hasil reses.
Ada enam kecamatan di wilayah utara Kotawaringin Timur yakni Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Untuk menjangkau wilayah ini, diperlukan waktu tiga hingga lima jam perjalanan darat dari Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur.
Waktu tempuh bisa menjadi lebih lama jika ada jalan yang rusak sehingga menyebabkan antrean panjang. Saat musim hujan seperti sekarang, banyak jalan yang rusak parah dan menjadi kubangan lumpur karena masih banyak jalan yang belum diaspal.
Jalan poros yang melintasi enam kecamatan tersebut berstatus jalan provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan penghubung antardesa menjadikan kewenangan pemerintah kabupaten. Ada pula jalan desa yang bisa diperbaiki oleh pemerintah desa.
Baca juga: Seorang kakek di Kotim disambar buaya saat hendak mandi
Kerusakan jalan masih menjadi momok bagi masyarakat di wilayah utara, terlebih saat musim hujan seperti sekarang. Kondisi jalan yang belum memadai ini juga berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Saat reses ke Antang Kalang, kalau kami tidak menerobos melalui jalan perkebunan kelapa sawit maka kami tidak bisa sampai pulang ke Parenggean karena mobil ambles di jalan berlumpur," ujar Juliansyah yang merupakan Sekretaris Komisi II.
Politisi yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur dan DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini menegaskan, masyarakat meminta perbaikan jalan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Jika transportasi lancar, wilayah yang sedang diperjuangkan berdiri menjadi Kabupaten Kotawaringin Utara itu akan semakin maju. Perekonomian masyarakat juga diharapkan akan terus meningkat.
Baca juga: Kepedulian masyarakat Kotim tetap tinggi di tengah pandemi COVID-19