Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Palangka Raya, Kalimantan Tengah segera menyiapkan program anti perundungan atau "bullying" di setiap sekolah di kota setempat.
"Kami siap melaksanakan program anti perundungan yang dilaksanakan di satuan pendidikan di Palangka Raya, salah satunya dengan cara sosialisasi ke sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Palangka Raya Akhmad Fauliansyah, Jumat.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Program Anti Perundungan di Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan luring.
Dia menerangkan program anti perundungan atau "roots" merupakan salah program Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan mitra dalam melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah.
"Saat ini kondisi dunia pendidikan begitu cepat berubah dengan berbagai pola. Untuk itu mari kita ciptakan iklim yang baik di lingkungan sekolah, salah satunya mencegah tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan orang lain seperti perundungan atau 'bullying'," jelasnya.
Dikutip dari cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.
Selain itu anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak satu jenis kekerasan dalam hidup.
Untuk itu Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan mitra melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah “Roots Indonesia” ke lebih dari 1.800 SMP dan SMA Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.
Program Roots Indonesia atau anti perundungan akan melibatkan siswa sebagai agen perubahan dan guru sebagai Fasilitator. Agen Perubahan adalah 30 siswa yang dipilih dari tiap sekolah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan anti-kekerasan di sekolah.
Sementara fasilitator guru bertujuan memfasilitasi diskusi yang dilakukan bersama Agen Perubahan dalam pertemuan Roots setiap minggunya. Fasilitator Guru juga berperan memfasilitasi siswa untuk melaporkan dan menindaklanjuti laporan perundungan atau kekerasan di sekolah.
"Kami siap melaksanakan program anti perundungan yang dilaksanakan di satuan pendidikan di Palangka Raya, salah satunya dengan cara sosialisasi ke sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Palangka Raya Akhmad Fauliansyah, Jumat.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Program Anti Perundungan di Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan luring.
Dia menerangkan program anti perundungan atau "roots" merupakan salah program Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan mitra dalam melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah.
"Saat ini kondisi dunia pendidikan begitu cepat berubah dengan berbagai pola. Untuk itu mari kita ciptakan iklim yang baik di lingkungan sekolah, salah satunya mencegah tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan orang lain seperti perundungan atau 'bullying'," jelasnya.
Dikutip dari cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.
Selain itu anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak satu jenis kekerasan dalam hidup.
Untuk itu Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan mitra melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah “Roots Indonesia” ke lebih dari 1.800 SMP dan SMA Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.
Program Roots Indonesia atau anti perundungan akan melibatkan siswa sebagai agen perubahan dan guru sebagai Fasilitator. Agen Perubahan adalah 30 siswa yang dipilih dari tiap sekolah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan anti-kekerasan di sekolah.
Sementara fasilitator guru bertujuan memfasilitasi diskusi yang dilakukan bersama Agen Perubahan dalam pertemuan Roots setiap minggunya. Fasilitator Guru juga berperan memfasilitasi siswa untuk melaporkan dan menindaklanjuti laporan perundungan atau kekerasan di sekolah.