Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendi Choirie menyarankan kepada internal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berbenah diri menyusul munculnya wacana pembubaran MUI di masyarakat hingga media sosial.
"Adanya wacana ini merupakan kritik yang harus ditanggapi dengan bijak. Tapi, pandangan saya MUI itu harus berbenah diri dan melakukan konsolidasi internal," ujar Effendi Choirie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Yang paling penting dalam pembenahannya, kata dia, adalah bagaimana pengurus dalam menjalankan proses rekrutmen keanggotaan dan tokoh yang akan dijadikan pengurus MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Baca juga: Perlukah pembubaran MUI?
"Rekrutmennya harus betul-betul ketat. Yang jadi pengurus harus ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Jadi, harus agamawan dan budayawan," kata pria yang biasa disapa Gus Choi ini.
Dia menegaskan, jangan lagi yang masuk dalam kepengurusan MUI merupakan orang-orang yang fundamentalis dan yang anti-Pancasila atau tokoh ekstrimis yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.
"Itu bahaya bagi bangsa dan negara karena MUI menggunakan berbagai fasilitas negara," katanya.
Ke depan, mantan Sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini mengusulkan agar yang masuk dalam susunan kepengurusan MUI menjalani serangkaian tes terkait, dan dilihat pendidikan serta track record-nya.
Baca juga: MUI prihatin penangkapan ulama oleh Densus 88 terkait terduga teroris
Hal itu penting dilakukan demi menjaga muruah dan nama baik MUI di masa mendatang. Seluruh rakyat Indonesia menginginkan jika MUI bukan asal rekrutmen orang.
"MUI jangan sampai sarang teroris. MUI jangan jadi pemecah belah bangsa. Kasus fatwa Ahok itu berdampak pemecah belah bangsa," papar Gus Choi.
Selain itu, mantan anggota DPR ini juga menganjurkan agar yang masuk dalam kepengurusan MUI bukan merupakan aktivis politik, sebab aktivis politik itu selalu mengedepankan kepentingannya.
Baca juga: MUI tetapkan pinjaman online haram
"Banyak juga aktivis politik kalau menanggapi isu belepotan, akibatnya justru merusak citra MUI sendiri," ujarnya.
Seperti diketahui, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang yang diduga terkait kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiganya yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat.
Mereka terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Ahmad Zain An-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dinonaktifkan setelah penangkapannya.
Baca juga: MUI pakai dana sertifikasi halal untuk lawan pemerintah? Ini faktanya
Baca juga: Pemerintah diminta kaji ulang impor alat kesehatan
"Adanya wacana ini merupakan kritik yang harus ditanggapi dengan bijak. Tapi, pandangan saya MUI itu harus berbenah diri dan melakukan konsolidasi internal," ujar Effendi Choirie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Yang paling penting dalam pembenahannya, kata dia, adalah bagaimana pengurus dalam menjalankan proses rekrutmen keanggotaan dan tokoh yang akan dijadikan pengurus MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Baca juga: Perlukah pembubaran MUI?
"Rekrutmennya harus betul-betul ketat. Yang jadi pengurus harus ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Jadi, harus agamawan dan budayawan," kata pria yang biasa disapa Gus Choi ini.
Dia menegaskan, jangan lagi yang masuk dalam kepengurusan MUI merupakan orang-orang yang fundamentalis dan yang anti-Pancasila atau tokoh ekstrimis yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.
"Itu bahaya bagi bangsa dan negara karena MUI menggunakan berbagai fasilitas negara," katanya.
Ke depan, mantan Sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini mengusulkan agar yang masuk dalam susunan kepengurusan MUI menjalani serangkaian tes terkait, dan dilihat pendidikan serta track record-nya.
Baca juga: MUI prihatin penangkapan ulama oleh Densus 88 terkait terduga teroris
Hal itu penting dilakukan demi menjaga muruah dan nama baik MUI di masa mendatang. Seluruh rakyat Indonesia menginginkan jika MUI bukan asal rekrutmen orang.
"MUI jangan sampai sarang teroris. MUI jangan jadi pemecah belah bangsa. Kasus fatwa Ahok itu berdampak pemecah belah bangsa," papar Gus Choi.
Selain itu, mantan anggota DPR ini juga menganjurkan agar yang masuk dalam kepengurusan MUI bukan merupakan aktivis politik, sebab aktivis politik itu selalu mengedepankan kepentingannya.
Baca juga: MUI tetapkan pinjaman online haram
"Banyak juga aktivis politik kalau menanggapi isu belepotan, akibatnya justru merusak citra MUI sendiri," ujarnya.
Seperti diketahui, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang yang diduga terkait kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiganya yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat.
Mereka terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Ahmad Zain An-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dinonaktifkan setelah penangkapannya.
Baca juga: MUI pakai dana sertifikasi halal untuk lawan pemerintah? Ini faktanya
Baca juga: Pemerintah diminta kaji ulang impor alat kesehatan