Jakarta (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jumat.

"Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara itu seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Jembatan Pulau Balang," kata Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Peninjauan melalui udara yang dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu juga melihat lokasi Jalan Lingkar KIPP, calon lokasi Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi area fokus tinjauan udara.

Baca juga: Pembangunan IKN diusulkan dibiayai APBN dengan tenor jangka panjang

Tinjauan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR.

Kemudian, Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.

Puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J Rizal Primana tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Baca juga: Sikapi IKN, elemen masyarakat di Pulau Kalimantan diimbau bermusyawarah

Baca juga: Teras: Kawal secara kritis RUU Ibu Kota Negara di Kaltim

Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda yang bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN dan harapan agar IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.

Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.

"Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi 'Kota Dunia untuk Semua'," pungkas Sidik.

Baca juga: Teras: Sebagai putra Kalteng bangga ikut membahas RUU IKN di Kaltim

Baca juga: Pembangunan Tol Akses IKN tunggu UU IKN

Baca juga: Pansus DPR sepakati pembahasan RUU IKN dilanjutkan tim perumus

Pewarta : Kuntum Khaira Riswan
Uploader : Ronny
Copyright © ANTARA 2024