Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B membidangi Perekonomian dan Infrastruktur DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Nenie A Lambung terus mendorong pemerintah kota setempat, untuk dapat mensosialisasikan literasi digital.
"Alasannya adalah untuk mendukung akselerasi digitalisasi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya di daerah kita," kata Nenie di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan, dengan sistem digitalisasi sebetulnya menjadikan sistem keamanan yang mumpuni, selain bicara pengembangan infrastrukturnya.
Tetapi tidak kalah penting yakni literasi digital. Bagaimana mengajarkan masyarakat agar dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi.
"Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna digital tersebut," ucapnya.
Nenie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palangka Raya itu menuturkan, pemkot saat ini mulai perlahan-lahan menerapkan sistem digitalisasi keuangan.
Dimana salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Tidak hanya di beberapa rumah makan saja yang sudah mulai melaksanakan program itu.
"Sebagian pedagang Pasar Ramadhan yang ada di Kota Palangka Raya, juga sudah memberlakukannya," jelasnya.
Srikandi di DPRD Kota Palangka Raya ini juga mencontohkan masih adanya gagap teknologi terhadap literasi digital di tengah masyarakat termasuk bidang keuangan digital.
Menurutnya, banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital, namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga terjebak pada masalah-masalah, seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online.
Pemerintah pusat hingga daerah telah merencanakan arah kebijakan sistem pembayaran terutama yang terkait dengan akselerasi digitalisasi di tahun ini seperti Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas pembayaran digital melalui BIFAST, SNAP dan menambah pengguna QRIS hingga penerbitan digital rupiah.
"Kami berharap agar ada literasi yang lebih luas, sehingga tidak ada permasalahan dalam pergeseran budaya sistem keuangan ini yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat,"demikian Nenie.
"Alasannya adalah untuk mendukung akselerasi digitalisasi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya di daerah kita," kata Nenie di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan, dengan sistem digitalisasi sebetulnya menjadikan sistem keamanan yang mumpuni, selain bicara pengembangan infrastrukturnya.
Tetapi tidak kalah penting yakni literasi digital. Bagaimana mengajarkan masyarakat agar dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi.
"Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna digital tersebut," ucapnya.
Nenie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palangka Raya itu menuturkan, pemkot saat ini mulai perlahan-lahan menerapkan sistem digitalisasi keuangan.
Dimana salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Tidak hanya di beberapa rumah makan saja yang sudah mulai melaksanakan program itu.
"Sebagian pedagang Pasar Ramadhan yang ada di Kota Palangka Raya, juga sudah memberlakukannya," jelasnya.
Srikandi di DPRD Kota Palangka Raya ini juga mencontohkan masih adanya gagap teknologi terhadap literasi digital di tengah masyarakat termasuk bidang keuangan digital.
Menurutnya, banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital, namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga terjebak pada masalah-masalah, seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online.
Pemerintah pusat hingga daerah telah merencanakan arah kebijakan sistem pembayaran terutama yang terkait dengan akselerasi digitalisasi di tahun ini seperti Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas pembayaran digital melalui BIFAST, SNAP dan menambah pengguna QRIS hingga penerbitan digital rupiah.
"Kami berharap agar ada literasi yang lebih luas, sehingga tidak ada permasalahan dalam pergeseran budaya sistem keuangan ini yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat,"demikian Nenie.