Sukamara (ANTARA) -
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran ringkas rata-rata capaian atau keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu usia harapan hidup, kondisi kesehatan, kondisi capaian pendidikan, serta standar hidup ekonomi yang layak.
Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Windu Subagio menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 kepada seluruh anggota legistatif di aula DPRD.
“Kami menyadari kemajuan dan capaian pembangunan berbagai bidang adalah kerja keras kita bersama, untuk itu saya apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku pembangunan di Sukamara,” kata Windu di Sukamara, Rabu.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sukamara pada 2021 berdasarkan data BPS berada pada angka 1,68 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa pendidikan.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran ringkas rata-rata capaian atau keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu usia harapan hidup, kondisi kesehatan, kondisi capaian pendidikan, serta standar hidup ekonomi yang layak.
Sukamara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019 IPM sebesar 67,95 meningkat menjadi 68,03 pada 2020, dan pada 2021 menjadi 68,27.
"Peningkatan IPM ini seiring dengan upaya pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga peningkatan ekonomi,” paparnya.
Sementara itu, pendapatan daerah Sukamara tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp617 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp664 miliar lebih atau 107,74 persen.
Adapun kontribusi pendapatan daerah 2021 didominasi dana transfer dengan kontribusi 90,11 persen dengan realisasi sebesar Rp599 miliar lebih, disusul PAD dengan kontribusi 8,39 persen dengan realisasi sebesar Rp55 miliar lebih. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah dengan kontribusi 1,50 persen dengan realisasi sebesar Rp9 miliar lebih.
“Untuk belanja daerah Sukamara 2021 ditetapkan sebesar Rp642 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp584 miliar lebih atau 90,89 persen," terangnya.
Belanja daerah pada 2021 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Alokasi belanja operasi sebesar Rp440 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp389 miliar lebih atau 88,15 persen.
Alokasi belanja modal sebesar Rp117 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp112 miliar lebih atau 95,42 persen. Alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp749 juta lebih dengan realisasi sebesar 0 persen. Alokasi belanja transfer sebesar Rp83 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp83 miliar lebih atau 99,75 persen, data realisasi keuangan yang disampaikan masih data unaudited.
Sementara itu tingkat kemiskinan 2021 sebesar 3,66 persen, mengalami kenaikan 0,43 persen dari 2020. Sedangkan, tingkat penggangguran terbuka (tpt) Sukamara mengalami penurunan pada 2021 sebesar 0,05 persen menjadi 4,65 persen dari 2020 sebesar 4,70 persen.
Sementara itu tingkat kemiskinan 2021 sebesar 3,66 persen, mengalami kenaikan 0,43 persen dari 2020. Sedangkan, tingkat penggangguran terbuka (tpt) Sukamara mengalami penurunan pada 2021 sebesar 0,05 persen menjadi 4,65 persen dari 2020 sebesar 4,70 persen.
Dia menjelaskan, permasalahan pada 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum adalah masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah tidak berjalan sesuai rencana.
Adapun penjelasan realisasi program kegiatan masing-masing urusan secara terperinci dan detail terdapat dalam buku lampiran yang merupakan bagian dari pidato pengantar keterangan pertanggungjawaban ini.
“Kita bersyukur situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban pada 2021 di wilayah ini dalam keadaan aman terkendali," terangnya.
Sinergi dan kerja sama yang terjalin baik dengan aparat keamanan bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan lapisan masyarakat lainnya membuat hal tersebut dapat terwujud.