Sampit (ANTARA) - Petani kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendatangi DPRD setempat menyampaikan keluhan terkait anjloknya harga kelapa sawit.
"Penutupan keran ekspor hasil kelapa sawit juga berdampak terhadap kami para petani. Hasil penjualan jauh menurun," kata Ketua Apkasindo Kotawaringin Timur, Syamsir di Sampit, Selasa.
Apkasindo sudah terbentuk di tujuh kecamatan di Kotawaringin Timur. Organisasi ini menaungi petani kelapa sawit individu atau sering disebut petani rakyat.
Kedatangan pengurus Apkasindo ke DPRD Kotawaringin Timur sebagai upaya menyampaikan aspirasi. Aksi damai ini dilaksanakan serentak oleh Apkasindo di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kebijakan larangan ekspor itu berdampak besar terhadap petani. Bahkan Syamsir menyebut terjadi penurunan penghasilan petani sekitar 70 persen.
Harga kelapa sawit di tingkat petani yang dulunya sempat di atas Rp3.000 per kilogram, saat ini anjlok menjadi di kisaran Rp1.500 hingga Rp1.800/kg.
Baca juga: Legislator: Masyarakat Kotim berharap harga elpiji lebih terjangkau
"Saat ini petani sedang menangis akibat harga jual sawit yang tidak seperti sebelumnya. Kami berharap DPRD menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah agar ada solusi," harap Syamsir.
Sementara itu, kedatangan rombongan pengurus Apkasindo Kotawaringin Timur diterima Ketua Komisi II Juliansyah didampingi Sekretaris Komisi II Syahbana dan anggota Komisi II Ary Dewar yang juga Ketua Fraksi Gerindra.
Juliansyah mengapresiasi Apkasindo yang telah menyuarakan keluhan dan aspirasi petani sawit terkait kondisi saat ini. Meski ini merupakan permasalahan nasional, namun pihaknya tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, saat ini Kalimantan Tengah mempunyai dasar hukum terkait penetapan harga tandan buah segar sawit. Penetapan harga yang disosialisasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut seharusnya menjadi acuan semua pihak.
"Jika itu dipatuhi, maka seharusnya harga sawit tidak sampai anjlok seperti sekarang. Sudah seharusnya semua pihak mematuhi itu. Ini yang kita dorong," demikian Juliansyah.
Baca juga: Legislator tagih janji program Kotim Terang
Baca juga: DPRD Kotim dorong ketegasan pengawasan distribusi BBM bersubsidi
Baca juga: Legislator Kotim: Perlu peningkatan irigasi cegah gagal panen
"Penutupan keran ekspor hasil kelapa sawit juga berdampak terhadap kami para petani. Hasil penjualan jauh menurun," kata Ketua Apkasindo Kotawaringin Timur, Syamsir di Sampit, Selasa.
Apkasindo sudah terbentuk di tujuh kecamatan di Kotawaringin Timur. Organisasi ini menaungi petani kelapa sawit individu atau sering disebut petani rakyat.
Kedatangan pengurus Apkasindo ke DPRD Kotawaringin Timur sebagai upaya menyampaikan aspirasi. Aksi damai ini dilaksanakan serentak oleh Apkasindo di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kebijakan larangan ekspor itu berdampak besar terhadap petani. Bahkan Syamsir menyebut terjadi penurunan penghasilan petani sekitar 70 persen.
Harga kelapa sawit di tingkat petani yang dulunya sempat di atas Rp3.000 per kilogram, saat ini anjlok menjadi di kisaran Rp1.500 hingga Rp1.800/kg.
Baca juga: Legislator: Masyarakat Kotim berharap harga elpiji lebih terjangkau
"Saat ini petani sedang menangis akibat harga jual sawit yang tidak seperti sebelumnya. Kami berharap DPRD menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah agar ada solusi," harap Syamsir.
Sementara itu, kedatangan rombongan pengurus Apkasindo Kotawaringin Timur diterima Ketua Komisi II Juliansyah didampingi Sekretaris Komisi II Syahbana dan anggota Komisi II Ary Dewar yang juga Ketua Fraksi Gerindra.
Juliansyah mengapresiasi Apkasindo yang telah menyuarakan keluhan dan aspirasi petani sawit terkait kondisi saat ini. Meski ini merupakan permasalahan nasional, namun pihaknya tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, saat ini Kalimantan Tengah mempunyai dasar hukum terkait penetapan harga tandan buah segar sawit. Penetapan harga yang disosialisasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut seharusnya menjadi acuan semua pihak.
"Jika itu dipatuhi, maka seharusnya harga sawit tidak sampai anjlok seperti sekarang. Sudah seharusnya semua pihak mematuhi itu. Ini yang kita dorong," demikian Juliansyah.
Baca juga: Legislator tagih janji program Kotim Terang
Baca juga: DPRD Kotim dorong ketegasan pengawasan distribusi BBM bersubsidi
Baca juga: Legislator Kotim: Perlu peningkatan irigasi cegah gagal panen